Pengurus KAHMI Diminta Waspadai Manuver KAHMIPreneur

MAJELIS Nasional (MN) Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) mengeluarkan instruksi kepada presidium majelis wilayah dan presididum majelis daerah KAHMI agar mewaspadai manuver politik yang dilakukan KAHMIPreneur.

Dalam surat yang diterima Media Indonesia, Rabu (20/2), MN KAHMI meminta agar presidium majelis wilayah dan majelis daerah untuk meningkatkan/mengintensifkan koordinasi  dan  komunikasi  dengan  seluruh aparat organisasi untuk memastikan KAHMI secara institusi  tidak dimanfaatkan atau diseret kepada aktivitas politik praktis untuk kepentingan jangka pendek.

"Memantau gerakan/manuver politik yang dilakukan sekelompok orang yang menamakan dirinya KAHMI Preneur, demi terjaganya keutuhan organisasi dan terjaga persatuan /kebersamaan kita dalam wadah besar organisasi KAHMI. Dalam konstitusi organisasi KAHMI tidak mengenal organisasi yang bernama KAHMI Preneur. Segala langkah, program, kegiatan serta sikap dan pernyataan politik dari KAHMI Preneur tanpa koordinasi dengan Majelis Nasional  KAHMI. Karena itu kami tidak bertanggung jawab," ungkap surat yang ditandatangani koordinator presidium MN KAHMI Hamdan Zuelva dan Sekretaris Jenderal Manimbang Kahariady itu.

MN KAHMI kemudian juga meminta seluruh warga KAHMI untuk meningkatkan partisipasi politik serta menghargai pilihan politik masing-masing.

Baca juga: Pengurus MN KAHMI Sebut KAHMIPreneur bukan Bagian Mereka

Sebelumnya, Pengurus MN KAHMI M Saleh Mude menegaskan bahwa KAHMIPreneur bukanlah bagian dari KAHMI.

"Sebagai salah satu pengurus Majelis Nasional KAHMI, saya ingin meluruskan bahwa KAHMIPreneur itu bentukan Kamrussamad itu tidak ada alias sempalan. KAHMI yang benar hanya satu, Majelis Nasional KAHMI, presidiumnya Prof Dr Sitti Zuhro, Prof Hamdan Zoelva, dkk, untuk periode 2017-2022. Mereka dilantik di Jakarta, Minggu 13 Maret 2018,  berkantor di Jalan Turi I, Nomor 14 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan," kata Saleh Mude melalui keterangan tertulis, Senin (18/2).

Menurut dia, KAHMIPreneur merupakan sempalan, karena terbentuk setelah Munas MN KAHMI di Medan, Sumatra Utara, 17-19 November 2018. Kamrussamad awalnya masuk sebagai salah satu presidium.

Namun, lanjut Saleh Mude, karena dinilai memakai politik uang, akhirnya nama yang bersangkutan dicoret oleh semua anggota Dewan Etik MN KAHMI, yang diketuai oleh M Jusuf Kalla.

Saleh Mude juga meyayangkan sikap para tokoh dan ekponen alumni MN KAHMI dan PB HMI yang kelihatan diam semuanya, menutup mata, dan hati melihat perilaku oknum yang menyeret dan merusak marwah KAHMI ke kubang politik praktis.

"KAHMI adalah organisasi kader besar, kumpulan orang terpelajar dan bermoral. Semoga berita ini dapat meluruskan informasi ke keluarga besar KAHMI," pungkasnya. (OL-2)