SEKJEN PDIP Hasto Kristiyanto menerima kunjungan dari Partai Konservatif Inggris dan Partai Liberal Australia di Kantor DPP PDIP, Jakarta.
Ia mengungkapkan pihaknya membuka kerja sama dengan partai-partai di luar negeri untuk memperluas wawasan kader PDIP.
Delegasi tersebut terdiri atas Sir Simon Burns, Nick de Bois, dan Dr Carlotta Redy dari Conservative Party (Kerajaan Inggris) dengan didampingi Dr Stephen Sherlock dan Ian Hanke.
"Kerja samanya nanti lebih pada menerima kunjungan antara partai konservatif dan liberal dengan PDIP sekaligus mendorong para kepala daerah yang dimenangi PDIP untuk kerja sama dengan kedua partai tersebut," tutur Hasto, kemarin.
Bentuknya dapat berupa berbalas kunjungan dan bertukar pikiran untuk saling mendukung dalam pengembangan demokrasi. Kerja sama itu, kata dia, sekaligus mendukung hubungan bilateral antarkedua negara dengan tidak terbatas pada hubungan antarnegara, tetapi juga hubungan antarpartai.
Hasto mengungkapkan dalam diskusi yang dilakukan, para delegasi membahas terkait pemilu yang akan dilakukan di Indonesia. Misalnya, bagaimana situasi di akar rumput, dan situasi lainnya mengingat itu merupakan pemilu serentak pertama di Indonesia.
"Kami pastikan semua akan berjalan dengan baik, aman, damai, dan mencoba untuk berjuang meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Pemilu harus menjadi alat untuk menyatukan, bukan sebaliknya, " tutur Hasto.
Indonesia menurut mereka merupakan suatu subjek yang unik karena berdasar Pancasila dengan sistem mufakat. Hasto juga menerangkan dengan adanya sekolah partai dan melatih manajer-manajer kampanye berdampak kepada penurunan biaya politik.
Dalam kesempatan yang sama, politikus PDIP Budiman Sudjatmiko menjelaskan isu Brexit juga menjadi salah satu yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Budiman berharap, dengan belajar dari peristiwa tersebut, dapat mencegah hal yang sama terjadi di Indonesia.
"Ketika terjadi referendum Brexit dan kita tahu ada banyak kehebohan, kita berharap kehebohan yang sama dalam bentuk hoaks, sindiran, dan dusta tidak jadi alat politik di Indonesia," tutur Budiman. (Dro/P-2)
