BNN Berdayakan Seni Wayang untuk Berantas Narkoba

BADAN Narkotika Nasional (BNN) menyosialisasikan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dengan Sekertariat Nasional Pewayangan Indonesia (Sena Wangi).

Penandatanganan MoU oleh Kepala BNN Heru Winarko dan Ketua Umum Sena Wangi Suparmin Sunjoyo di Gedung Pewayangan Kautaman, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Selasa (19/2).

Dalam keterangan tertulisnya, Heru menjelaskan bahwa penandatanganan nota kesepahaman ini bertujuan untuk membangun kesadaran masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkoba melalui aktivitas seni perwayangan.

Di tengah ancaman penyalahgunaan narkoba yang begitu masif, dia memandang perlu melakukan sinergitas dengan berbagai komponen masyarakat, termasuk kelompok pencinta dan pelakon seni perwayangan.

"Narkoba menjalar keberbagai aspek kehidupan. Hal tersebut yang juga dilakukan oleh BNN guna mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba ke berbagai aspek kehidupan, termasuk budaya dan kesenian," kata Heru.

Sena Wangi, kata dia, merupakan lembaga masyarakat mandiri yang berusaha mengembangkan dan melestarikan seni pewayangan sebagai salah satu pilar kebudayaan Indonesia. Melalui kerjasama ini, BNN berharap para pelakon seni pewayangan dapat menyisipkan berbagai informasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba kepada masyarakat melalui berbagai pertunjukan pewayangan.

Baca juga: Polres Klaten Ungkap Kasus Narkoba Pil Hexymer, Tiga Ditangkap

Bersama BNN, Sena Wangi sepakat untuk bersinergi dan membentuk relawan antinarkoba di kalangan para pencinta dan pelakon seni pewayangan. Hal lain yang disepakati adalah pembinaan dan peningkatan peran serta Sena Wangi sebagai penggiat antinarkoba dan pelaksanaan tes uji narkoba.

Sebagai bentuk konkret dari nota kesempatan ini, dilakukan panandatanganan kerja sama antara Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN Dunan Ismail Isja dan Ketua Umum Persatuan Pendalangan Indonesia (Pepadi) Kondang Sutrisno.

Kerja sama ini merupakan landasan bagi kedua pihak untuk dapat melakukan tindak lanjut berbagai program dan kegiatan penanganan permasalahan narkoba sesuai dengan ruang lingkup yang telah disepakati bersama. (OL-7)