Fraksi PKB Bantah Kinerja DPRD Melambat di Tahun Politik

ANGGOTA DPRD DKI Hasbiallah Ilyas membantah kinerja DPRD akan melambat di tahun politik ini. Hasbi yang berasal dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menegaskan para anggota dewan yang mencalonkan diri kembali menjadi calon legislatif pada Pemilu 2019 hanya menggunakan waktu di akhir pekan untuk kampanye. Sehingga kerja-kerja anggota dewan seperti pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) tidak akan terganggu.

"Tidak mengganggu dong. Kan kami kampanye cuma di akhir pekan. Pokoknya kami berharap bisa tetap maksimal apalagi soal pembahasan Raperda," terang Hasbi saat dihubungi Media Indonesia, Jumat (18/1).

Baca juga: KPU Gelar Rakor Bahas Persiapan Produksi Logistik Pemilu 2019

Hasbi lebih lanjut menjelaskan bahwa kerja DPRD sebagai anggota dewan pun berbeda dengan aparatur sipil negara (ASN) yang ditetapkan waktu serta diberi target-target oleh pimpinan dewan. DPRD sebagai wakil rakyat menyandarkan tugasnya pada aspirasi rakyat. Seperti waktu reses yang merupakan waktu bagi wakil rakyat mendengarkan aspirasi mereka agar dapat dibawa pada pembahasan-pembahasan Raperda yang akan datang.

Untuk itulah, menurutnya, indikator kerja DPRD tidak bisa disamakan dengan ASN. Sehingga, sanksi potong gaji maupun tunjangan menurutnya tidak tepat untuk diterapkan bagi legislator.

"Bos kami kan rakyat. Kerja kami adalah mendengarkan mereka seperti di waktu reses ini maupun sehari-hari saat tidak reses. Cara kami bekerja beda dengan ASN," tandasnya.(OL-6)