NasDem Desak KPK Telusuri Dugaaan Korupsi Mega Proyek SPAM Pasigala

KETUA Fraksi NasDem DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Muhammad Masykur, berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mampu membuka tabir dugaan korupsi mega proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Pasigala.

Desakan tersebut disampaikan Masykur di Palu (2/1) terkait adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap beberapa pejabat di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)  bersama pihak swasta, (28/12/2018).

Kata Masykur, kasus OTT KPK tersebut adalah sesuatu yang luar biasa karena duka bencana yang melanda  wilayah Sulteng. Apalagi jika melihat duduk kasusnya, ini terkait langsung dengan upaya pemulihan nasib warga yang hancur karena bencana.   

Oleh karena itu, Masykur harap melalui OTT tersebut KPK mampu membuka tabir dugaan korupsi mega proyek SPAM Pasigala.

Pasalnya ada dua hal krusial dibalik kasus OTT KPK tersebut.  Pertama, ini menyangkut kepentingan pemenuhan hak korban bencana alam gempa bumi, tsunami dan likuifaksi di Kota Palu,  Kabupaten Donggala dan Sigi.  

Mega proyek SPAM Pasigala sudah menghabiskan anggaran negara lebih dari Rp500 miliar. Dikerjakan sejak tahun 2009 secara multi years melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan selebihnya melalui partisipasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulteng Rp60 miliar.  

Namun ironisnya, sampai tahun 2016, SPAM Pasigala tidak bisa difungsikan. Di saat uji coba pertama jaringan pipa pecah dan beberapa titik sambungan bocor. Kualitas pipa terpasang tidak sesuai spesifikasi yang dipersyaratkan, kata Masykur.

"Indikasi gagal teknis sudah nampak sejak dalam prosesnya. Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Wilayah Sungai Sulawesi III (BWSS) dan Kapala Dinas Sumber Daya Air dan Cipta Karya Sulteng dalam forum rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi III DPRD Sulteng tahun 2018", kata Masykur.

Berdasarkan fakta kondisi  tersebut patut diduga nampak indikasi praktek korupsi dalam proses pembangunan instalasi SPAM Pasigala sehingga gagal difungsikan. Wajar jika publik menduga seperti  karena memang anggaran Rp. 500 miliar lebih yang sudah digelontorkan negara namun tidak berkorelasi langsung dengan nilai manfaatnya.

Kedua, pasca bencana 28 September 2018 hampir seluruh jaringan instalasi air milik negara rusak. Air menjadi masalah krusial, mendasar dan mendesak di tempat pengungsian dan di kompleks pemukiman warga.

Oleh karena itu,  atas nama warga korban, kita harap KPK segera tuntaskan dugaan korupsi yang saat ini sedang ditangani. Kita tidak ingin mega proyek di daerah bencana, termasuk SPAM Pasigala tidak dijadikan bancakan korupsi.  Ini demi dan atas nama kemanusiaan dan rasa keadilan warga korban bencana alam, kata Masykur.

Selain itu, kasus OTT KPK di proyek SPAM Pasigala ini hendaknya tidak menghambat proses pemulihan pemenuhan instalasi air bersih di kawasan Pasigala,  desak Masykur.

KPK seperti diketahui telah menetapkan delapan tersangka dalam kasus korupsi SPAM, terdiri atas empat penerima dan empat orang pemberi. Mereka yang ditetapkan sebagai tersangka penerima masing-masing adalah Kepala Satker SPAM Strategis/PPK SPAM Lampung Anggiat Partunggul Nahot Simaremare, PPK SPAM Katulampa Meina Woro Kustinah, Kepala Satker SPAM Darurat Teuku Moch Nazar, dan PPK SPAM Toba Donny Sofyan Arifin. Sementara yang ditetapkan sebagai tersangka pemberi yaitu Dirut PT WKE Budi Suharto, Direktur PT WKE Lily Sundarsih, Direktur PT TSP Irene Irma, dan Direktur PT TSP Yuliana Enganita Dibyo.

Total suap yang diduga diterima para pejabat Kementerian PUPR itu Rp 5,3 miliar, USD 5.000, dan SGD 22.100. Duit itu diduga merupakan bagian dari fee 10 persen dari total nilai proyek Rp 429 miliar yang didapat oleh kedua perusahaan itu.

Kemarin KPK menyita deposito bernilai Rp 1 miliar, uang sekitar Rp 200 juta serta sejumlah dokumen proyek yang berkaitan dengan kasus yang ditangani dari rumah seorang tersangka kasus suap proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2017-2018. KPK juga menggeledah dua lokasi, Senin (31/12/2018), yakni di Kantor SPAM di Bendungan Hilir, Jakarta Pusat dan kantor PT Wijaya Kusuma Emindo, di Pulogadung, Jakarta Timur.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengemukakan cukup banyak proyek air minum yang dikerjakan PT WKE ataupun PT TSP di berbagai daerah dengan nilai proyeknya lebih dari Rp400 miliar. (A-4)