Pemerintah Terima Aspirasi Industri Tembakau

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan mengaku siap menampung aspirasi pelaku industri rokok dalam menetapkan kenaikan cukai tembakau.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi mengatakan pemerintah akan merespon aspirasi dari pengusaha dan asosiasi tembakau, khususnya terkait wacana kenaikan target cukai tembakau sebesar 23% pada tahun 2016. Melalui pertemuan rutin dilakukan sebulan sekali demi menunjang industri tembakau.

Adapun beberapa dukungan yang diberikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan kepada pengusaha dan asosiasi tembakau. Dukungan tersebut berupa mendorong ekspor hasil tembakau.

"Kami akan membantu memberikan fasilitas bahan baku impor, pembebasan bea masuk impor untuk keperluan selama ekspor, dan fasilitas kawasan berikat," ujarnya dalam keterangan resmi di Jakarta, hari ini.

Selain itu, Heru juga berjanji akan melakukan koordinasi untuk memberantas rokok ilegal. Kegiatan ini sudah dilakukan tim sejak awal tahun 2015. Hasilnya penindakan di Jawa Timur pada pekan lalu.

Sebelumnya, asosiasi dan pelaku usaha memprotes perhitungan base look inflasi yang harusnya 12 bulan menjadi 14 bulan. Dengan perhitungan tersebut, otomatis pelaku usaha harus membayar cukai lebih tinggi dari Rp138,9 triliun per tahun menjadi sekitar Rp155 triliun per tahun di 2016.

Ketua Gabungan Asosiasi Pengusaha Rokok Indonesia (Gapri) Ismanu Sumiran mengatakan sudah saatnya pemerintah mendengarkan aspirasi asosiasi. Pasalnya, industri tembakau merupakan industri yang menunjang ekonomi Indonesia. “Kami menyumbang besar terhadap APBN,” tuturnya.

Ismanu mengaku sepakat dengan sinergi yang dilakukan Ditjen Bea dan Cukai dengan asosiasi tembakau. “Dengan begini, kami punya kepastian bentuk perlindungan dan jalan keluar dalam situasi sulit. Dolar naik, ekspor ditingkatkan, diberikan kemudahan, memberantas rokok ilegal, ini menunjukan kami siap diajak bersama-sama,” jelasnya. (Q-1)