KPK Pantau Dana Bantuan Bencana Sulteng

KOMISI Pemberantasan Korupsi memastikan bakal mengawasi aliran bantuan dana dari negara luar untuk bencana Donggala dan Palu, Sulawesi Tengah. Pengawasan dilakukan agar bantuan baik berupa uang atau logistik tersalurkan dengan baik.

"Kalau angkanya cukup besar dan tidak efisien, nanti kan negara luar melihatnya seperti apa gitu loh," kata Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, saat dimintai konfirmasi, Jakarta, Kamis (4/10).

Saut khawatir adanya kesalahan dalam penyaluran bantuan dana tersebut. Yang jelas, kata Saut, ia berharap pendistribusian bantuan harus sampai ke korban secara adil dan merata.

"Mungkin bisa jadi tidak korup, tidak diambil, tapi mismanagement. Itu yang lebih bahaya lagi, kok kita enggak bisa bikin kalkulasi yang sederhana," ujar dia.

Saut bahkan mengakui bila internalnya tengah mempertimbangkan akan membuat posko pengawasan di Donggala atau Palu. Hal ini pernah dilakukan KPK pada saat bencana tsunami Aceh 2004.

"Sejauh ini KPK belum membentuk tim, tapi sudah ada diskusi diskusi tentang itu supaya seperti di Aceh," pungkas dia.

Gempa berkekuatan 7,4 skala Richter mengguncang Sulawesi Tengah, Jumat (28/9). Bahkan, gempa tersebut melahirkan tsunami di Palu.

Tak hanya memakan korban jiwa dan luka, gempa ini juga membuat hampir seluruh bangunan di Sulteng rusak. Bahkan, jaringan komunikasi di Sulteng lumpuh dan membuat warga kesulitan berkomunikasi dengan keluarga. (OL-1)