Tagar #2019gantipresiden Gejala Makar

PAKAR Hukum Tata Negara Agus Riewanto mengatakan penggunaan dan penyebaran tagar #2019gantipresiden merupakan gejala makar. Beberapa indikator gejala makar terlihat dari penggunaan dan gerakan massa #2019gantipresiden.

"Ada motif politik yang tidak bisa hanya dianggap sebagai kebebasan berekspresi. Kebebasan berekspresi dan pendapat itu memang dijamin, tapi dibatasi hanya untuk hal yang baik," ujar Agus dalam diskusi berjudul tagar #2019gantipresiden Makar atau Tidak?, di gedung DPR, Jakarta, Rabu (12/9).

Agus mengatakan ada beberapa indikator yang membuatnya bisa berpendapat jika itu merupakan gejala makar. Mulai dari aksi itu bukan hanya di sosial media, tapi juga telah menggalang massa di ruang publik, aksi tagar dilakukan bukan di masa kampanye, penggunaan tagar kerap mengandung unsur penyebaran kebencian pada pemimpin yang sedang berkuasa, aksi massa tagar #2019gantipresiden berpotensi timbulkan permusuhan dan perpecahan, dan lain-lain.

"Itu bisa memicu chaos. Aksi ini merupakan black campaign, mengingkari tata krama dan etika bernegara. Jadi sudah gejala makar meski memang belum benar-benar masuk ke makar," ujar Agus.

Agus mengatakan, negara harus mengantisipasi hal itu agar tidak terus meluas dan menyebabkan kericuhan. Dalam hal ini, polisi dapat bertindak tegas dengan membubarkan setiap kegiatan massa #2019gantipresiden yang dilakukan dengan adanya potensi kekacauan. Terutama sebelum masuk masa kampanye.

"Negara harus antisipasi gerakan itu semakin menjadi gerakan politik. Jadi Polri kalau bubarkan kegiatan di ruang publik, itu sah. Sebagai antisipasi," ujar Agus.

Bila tidak ada antisipasi yang baik, Agus mengatakan, dikhawatirkan akan ada wacana tanding dari pendukung kubu lawan yang berpotensi menimbulkan bentrok. Saat ini, hal itu sudah terlihat dari munculnya tagar tandingan #jokowi2periode.

"Itu merupakan bagian dari wacana tanding. Harus diantisipasi agar tidak semakin parah," ujar Agus. (OL-2)