JK: Dukungan Pribadi Kepala Daerah Tak Jadi Masalah

WAKIL Presiden Jusuf Kalla menyatakan para kepala daerah yang menyatakan dukungan kepada Jokowi - Ma'ruf Amin lebih kepada dukungan pribadi dari masing masing individu dan bukan dalam kapasitas sebagai kepala daerah.

"Sebagai Gubernur atau Kepala Daerah tentu tidak bisa, tapi secara pribadi ya itu boleh boleh saja yang tidak boleh itu ASN," terang Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Senin (10/9).

Begitu juga para pejabat berpolitik adalah suatu hal yang wajar, namun mereka memang harus cuti terlebih dahulu bila memang diangkat sebagai tim kampanye. Namun menurut JK, tokoh berpendapat tidak boleh atas nama Gubernur tetapi sebagai nama pribadi.

Jusuf Kalla pun menilai apa yang dilakukan oleh Lukas Enembe yang merupakan kader Demokrat yang mendukung Jokowi merupakan pendapat pribadi.

"Ya sekali lagi secara pribadi, kan itu pejabat yang diangkat secara politisi dan dia memang orang politik," tutur Jusuf Kalla.

Dalam kesempatan tersebut Jusuf Kalla menolak untuk mengomentari langkah dari Partai Demokrat yang memang terkesan bermain dua kaki dalam kontestasi pilpres 2019 nanti. Demokrat sendiri menurut Jusuf Kalla sebetulnya sudah resmi mendukung Prabowo dan hal tersebut harus dihormati.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, tak ada aturan yang melarang kepala daerah menyatakan dukungan kepada capres-cawapres di Pilpres 2019. Undang-undang memberi hak bagi setiap warga negara untuk memilih dan dipilih. Oleh karena itu, Mandagri menilai dukungan kepala daerah kepada capres tidak melanggar aturan apa pun.

Seperti diketahui, sejumlah kepala daerah menyatakan dukungan kepada capres Jokowi. Mulai dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, hingga Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. (OL-3)