Didesak Mundur, DPR Bela Kakor Brimob

DESAKAN penggantian Kepala Korps (Kakor) Brimob mencuat paskakerusuhan di Rutan Mako Brimob. Menanggapi desakan ini anggota Komisi III DPR Ahmad Sahroni menegaskan kerusuhan napi teroris (napiter) di Rutan Brimob tak lantas menjadi tanggung jawab Kakor Brimob karena perkara terorisme tak hanya melibatkan Polri semata.

“Pak Rizal Ramli jangan melihat persoalan kerusuhan di Rutan Brimob hanya dari  sepotong sudut pandang saja. Seharusnya melihat apa yang terjadi di dalamnya dan apa yang ada di sana secara utuh,” ujar Sahroni, Jumat (18/5).

“Persoalan terorisme harus dihadapi bersama bukan hanya tanggung jawab Kakor Brimob,” lanjutnya.

Sahroni mengingatkan paskakerusuhan di Rutan Brimob evaluasi telah diingatkan oleh Ketua DPR Bambang Soesatyo. Salah satu yang menjadi penekanan adalah pengamanan ekstra untuk napiter. Pemerintah dan DPR juga telah sepakat mengebut rampungnua RUU Antiterorisme untuk menangkal dan memberantas pergerakan teroris di Indonesia.

Dalam kesempatan yang sama Sahroni menuturkan meski berada di dalam Mako Brimob, namun pengamanan tetap berada di ranah Bareskrim.

“Tanggung jawab di Rutan Brimob itu bukan pada Kakor Brimob. Saya tegaskan kembali bahwa persoalan terorisme bukan hanya melibatkan Polri, tapi semua unsur baik TNI hingga elemen pemerintah dan masyarakat,” tegasnya.

Sebelumnya mantan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli mengkritik sikap Kakor Brimob Polri Irjen Rudy Sufahriadi yang tak mengundurkan diripasca kerusuhan di Mako Brimob. Rizal menilai Kepala Korps Brimob harus mengundurkan diri sebagai rasa tanggung jawab.

"Aneh ya kejadian sebesar itu di Mako Brimob, Kepala Brimobnya tidak mengundurkan diri," kata Rizal, di sela-sela kegiatan di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, hari ini.

Rizal membandingkan sikap Kakor Brimob yang seharusnya mengikuti langkah pejabat di luar negeri yang menggundurkan diri saat terjadi persoalan.

Terkait hal ini Sahroni menekankan pemberantasan terorisme di Indonesia justru dinilai bagus oleh dunia internasional.

“Jangan lantas membandingkan apa yang terjadi di Indonesia dengan luar negeri. Penting diingat Indonesia termasuk diakui dalam pemberantasan terorisme,” tukas Sahroni. (A-4)