Naikkan Level Deteksi Dini Gangguan Keamanan

SEJUMLAH tokoh penggiat Pemilu yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat untuk Demokrasi dan Kedamaian mengecam keras aksi teror yang terjadi di Surabaya, Jawa Timur.

Perwakilan Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Jojo Rohi mengingatkan agar aparat penegak hukum meningkatkan deteksi dini ancaman gangguan keamanan.

"Kami mendesak para pemangku kepentingan melakukan deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan kedamaian di tahun politik," ujarnya dalam konferensi pers di gedung Bawaslu RI, Jakarta, Minggu (13/5).

Selain itu, Jojo mendorong agar negara bisa memberikan jaminan terhadap seluruh warga negara Indonesia. Tak hanya itu, ia juga menegaskan para elite politik harus ikut serta menjaga kondusivitas politik terlebih saat ini Indonesia sedang memasuki tahun politik.

"Para elite politik harus membangun suasana kondusif dan konstruktif pada setiap tahapan penyelenggaraan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019," ujarnya.

Jojo juga meminta agar Bawaslu meningkatkan kewaspadaan pada kampanye yang memiliki isu SARA atau politik identitas. Sebabnya, adanya gangguan keamanan ternyata tidak berbanding lurus dengan hasil indeks kerawanan Pemilu.

"Jawa Timur merupakan daerah yang sangat netral. Tidak pernah ada isu politik identitas di sana. Tetapi nyatanya menjadi tempat peristiwa yang pagi tadi terjadi sehingga Bawaslu sebagai pihak yang memegang kendali pengawasan, kami sangat berharap kepada Bawaslu agar mengawasi konten yang dapat memecah belah," tukasnya. (X-12)