KPU Dinilai Abaikan Peran Perempuan

MINIMNYA keterwakilan perempuan di lembaga penyelenggara pemilu tidak lepas dari peran Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sejauh ini, KPU dinilai belum maksimal dalam menyosialisasikan pentingnya peran perempuan sebagai penyelenggara pesta demokrasi.

"(KPU) masih kurang optimal (dalam) mendukung perempuan sebagai penyelenggara pemilu. Kami lihat masih bersifat parsial atau sektoral. Program yang ada di KPU belum terhubung dengan upaya menghadirkan penyelenggara pemilu dari unsur perempuan," ungkap Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini seusai diskusi bertajuk Rekrutmen Penyelenggara Pemilu dan Komitmen Afirmasi Perempuan, di KPU, Jakarta, kemarin.

Seharusnya, lanjut dia, ada langkah KPU untuk menjangkau perempuan agar mau mendaftar dan mengerti soal kepemiluan. Di beberapa tempat, seleksi calon anggota KPU daerah, calon perempuan tidak mencapai 30%. "ada banyak perempuan yang tidak mendaftar karena tidak tahu," terangnya.

Ia berharap KPU membangun sinergi dengan kelompok dan gerakan perempuan sehingga terbangun kondisi yang lebih bersahabat. Hal itu penting untuk mempersiapkan perempuan yang memiliki kapasitas menjadi calon anggota KPU.

Selain itu, KPU juga seha-rusnya melakukan sosialisasi dan audiensi dengan kelompok organisasi kemasyarakatan dan kelompok keagamaan agar perempuan yang memiliki kemampuan bisa menjadi anggota KPU.

Dalam menanggapi hal itu, komisioner KPU Wahyu Seti-awan menyatakan selama ini telah memperhatikan perempuan dalam setiap program. Salah satu yang menjadi andalan ialah pendidikan pemilu berbasis keluarga. "Lewat program itu kami menempatkan perempuan dalam posisi yang penting," ucapnya.

Dalam kehidupan masyarakat Indonesia di perdesaan, kata dia, perempuan kerap dianggap sebagai penjaga rumah. Oleh karena itu, program KPU mendorong untuk menomorsatukan perempuan sebagai pihak yang menyemat nilai-nilai demokrasi mulai dari rumah. "Dan, tagline kami, 'KPU Melayani', ialah bentuk kasih yang biasa kita temui pada perempuan," tegas Wahyu.