Butuh Jemput Bola Kejar Perekaman KTP-E 100%

PROGRAM KTP elektronik atau KTP-E masih belum juga menyentuh ke semua warga yang wajib memiliki. 

Dari sekitar 262 juta penduduk Indonesia, 184 juta lebih diantaranya berhak memiliki KTP-E. Namun hingga kini baru 97,4% diantaranya yang data kependudukannya terekam.

Untuk itu, demi kepentingan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2019 didorong agar seluruh penduduk Indonesia memiliki KTP-E. Dengan waktu yang tersisa, bukan saja petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang harus proaktif. Tetapi masyarakat juga.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebutkan hal tersebut kepada wartawan di sela acara Pembekalan Anti Korupsi dan Deklarasi LHKPN kepada calon kepala daerah se-Sumut di kantor Gubsu di Jalan Diponegoro Medan, Selasa (24/4).

"Agar target 100% tercapai pembuatan KTP-E, bupati dan wali kota harus mendatangi warga door to door, di pegunungan, perbatasan-perbatasan, dan sebagainya. Selain itu warga juga harus proaktif merekamkan data kependudukan mereka," kata Tjahjo.

Dijelaskannya, masih banyak warga yang enggan proaktif merekamkan data kependudukannya. Misalnya di Papua, hanya 40% penduduk yang memiliki KTP-E.

Setiap tahun dipastikan akan selalu ada persoalan menyangkut KTP-E di Indonesia. Sebab akan ada 1,5 juta remaja dan kalangan dewasa tiap tahun yang membutuhkan.

Sementara itu secara terpisah, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Medan, OK Zulfi menegaskan hingga kini pihaknya belum menerbitkan surat keterangan (suket) kolektif untuk masyarakat yang belum memiliki e-KTP

Hal itu diungkapkan Zulfi menanggapi usulan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumut untuk penerbitan suket kolektif guna mempermudah masyarakat dalam menggunakan hak pilih pada Pilkada 2018 karena belum tuntas proses perekaman KTP-E.

Menurut Zulfi, hingga kini pihaknya masih terus melakukan perekaman KTP-E di tingkat kecamatan. (A-5)