KPU RI Ungkap Ada Pemda Potong Dana Pilkada Sepihak

WAKIL Kepala Biro Logistik Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, M Aminsyah, mengungkapkan salah satu hambatan dalam mencairkan dana pilkada yakni adanya pemotongan sepihak dari pemerintah daerah.

Menurutnya, ada beberapa daerah mencairkan jumlah dana yang berbeda dengan yang sudah disepakati melalui penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

"Contoh di Provinsi Bali, ini kami jujur saja, anggaran KPU Provinsi Bali seharusnya Rp299 miliar. Tapi hanya turun Rp155 miliar. Ini belum ada addendum tapi dikeluarkan segini," kata Aminsyah dalam rapat koordinasi teknis evaluasi pendanaan Pilkada Serentak 2018 di Kementerian Dalam Negeri, Kamis (12/4).

Menurut Aminsyah, daerah kerap beralasan dana yang semula disepakati tidak sesuai dengan jumlah calon kepala daerah yang berlaga di pilkada. Pemda menilai anggaran terlalu besar sehingga dipotong untuk dialokasikan ke kebutuhan lain.

"Seharusnya tetap diberikan secara utuh karena jika ada yang harus dikembalikan karena bersisa akan langsung dikembalikan ke kas negara," ujarnya.

Pemotongan sepihak tersebut, lanjut Aminsyah, merugikan KPU karena pemotongan terjadi cukup besar tanpa ada pembicaraan maupun pemberitahuan.

"Sebetulnya Rp155 miliar ini kurang. Kami saat ini di seluruh daerah sudah mulai siapkan logistik. 27 Juni sudah dekat, jadi mohon kerja sama dari Bapak, Ibu pemda sekalian," tukasnya. (A-2)

Berita terkait : Kemendagri Ancam Nonaktifkan Kepala Daerah yang Hambat Dana Pilkada