Kemendagri Jamin Kelancaran Anggaran Pilkada

KEMENTARIAN Dalam Negeri menggelar rapat koordinasi teknis evaluasi pendanaan Pilkada Serentak 2018 untuk menjamin kepastian realisasi anggaran pelaksanaan kegiatan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan walikota dan wakil wali kota tahun 2018.

Rakor tersebut turut mengundang pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, dan Polri. Selain itu juga perwakilan dari 171 daerah yang menggelar pilkada pada tahun ini.

"Rapat ini sebagai upaya evaluasi atas komitmen bersama untuk mendukung terselenggaranya kegiatan pemilihan kepala daerah," kata Direktur Jendral Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Syarifuddin di Kemendagri, Kamis (12/4).

Syarifuddin menuturkan materi rakor berkaitan dengan tiga poin penting yakni kebijakan dan kondisi aktual pilkada serentak, perkembangan pendanaan Pilkada Serentak 2018, dan pertanggungjawaban pendanaan pilkada serentak.

"Dengan terselenggaranya rakor ini diharapkan agar tercapai pemahaman yang sama dalam penanganan permasalahan pengalokasian anggaran dan realisasi sesuai kebutuhan pelaksanaan pilkada," kata Syarifuddin.

Ia juga menegaskan himbauannya agar ada solusi yang bisa dihasilkan untuk mempercepat pencairan anggaran hibah [ilkada.

"Semoga masing-masing daerah segera merealisasikan belanja hibah pilkada kepada penyelenggara serta kepada institusi pengamanan sesuai target dan jadwal yang ditetapkan masing-masing daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan," tegasnya. (A-2)