Kesenjangan bukan untuk Dipolitisasi

DIREKTUR Eksekutif Freedom Institute Rizal Mallarangeng menegaskan kesenjangan ekonomi harus dipahami penyebab utamanya dan terbebas dari kepentingan politik sehingga mudah untuk mencari solusi yang tepat.

"Mari kita lihat fakta dan penyebabnya. Kalau tidak tahu fakta dan penyebabnya, akan keliru menentukan solusi, apalagi digeser ke politik," terang Rizal di Jakarta, kemarin.

Dia dimintai tanggapan perihal penegasan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Yudi Latief bahwa kesenjang-an tak boleh dikaitkan dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Rizal pun mengakui kesenjangan masih jadi persoalan di negeri ini.

Menurutnya, pertumbuhan penduduk lebih banyak terjadi di masyarakat menengah ke bawah dengan anak lebih dari dua. Akibatnya, tanggungan ekonomi mereka bertambah, sedangkan penghasilan cenderung tetap. Karena itu, ucap Rizal, kesenjangan harus di-obati dengan cara mengerem tingkat kelahiran dan menanggulangi gizi buruk.

Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah sudah berusaha mengatasi kesenjangan antara lain dengan pembangunan infrastruktur. Menurut dia, dalam bincang-bincang dengan para budayawan di halaman belakang Istana Merdeka, Jakarta, kemarin, selama ini ada disparitas pembangunan antara wilayah Indonesia bagian barat, tengah, dan timur.

"Dalam pemahaman saya, infrastruktur ini akan mempersatukan kita. Kalau ketimpangan seperti tadi yang saya sampaikan, kita tidak bisa bersatu," tandas Presiden.

Budayawan Radhar Panca Dahana menyatakan kesen-jangan saat ini ialah akibat sistem kapitalisme yang tak berpijak di kaki kebudayaan purba Indonesia, yakni keadilan bagi semua. "Setiap individu berlomba-lomba menumpuk kekayaan. Ini disebabkan sistem dan tidak ada hubungannya dengan SARA," tukas Radhar.