PDIP: Penunjukan Jokowi Hak Prerogatif Megawati

KETUA DPP PDI Perjuangan Andreas Pareira menegaskan penunjukan Joko Widodo sebagai calon presiden 2019-2024 sepenuhnya hak prerogatif Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Pastinya setelah mendengarkan pendapat kader di daerah.

"Disampaikan tidak secara tiba-tiba. Ketua Umum PDI Perjuangan punya hak prerogatif untuk menyampaikan hal itu," kata Andreas di sela-sela Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III PDIP di Denpasar, Bali, Jumat (23/2).

Dia mengatakan salah satu agenda Rakernas ialah mendengarkan laporan dan pendapat dari daerah menyangkut capres yang akan diusung PDIP pada Pemilu Presiden 2019.

Andreas menjelaskan setelah Megawati menyampaikan dalam Rakernas bahwa PDIP mengusung Jokowi dalam Pilpres 2019, Jokowi langsung menyatakan terima kasih karena dukungan itu langsung disampaikan Ketua Umum PDIP.

Terkait dengan calon wakil presiden yang akan mendampingi Jokowi, Andreas menilai partainya akan melihat perkembangan berbagai aspek seperti elektoral dan kecocokan visi misi dengan Jokowi.

Dia mengatakan PDIP masih mempertimbangkan apakah cawapres tersebut dari sisi elektoral dapat mendongkrak suara calon presiden atau tidak. "Atau aspek lain seperti bagaimana ke depan kecocokan dengan Presiden dan aspek profesionalitas," katanya.

Sebelumnya, dalam pembukaan Rakernas III PDIP, Megawati sebagai Ketua Umum PDIP telah memutuskan mengusung kembali Joko Widodo sebagai calon presiden pada Pemilu 2019.

Menurut Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, keputusan itu merupakan respons megawati atas harapan masyarakat.

"PDI Perjuangan melalui Ibu Megawati Soekarnoputri sudah merespons harapan. Jadi, ini sebenarnya semacam pengukuhan kembali, mengingat pada 14 Maret 2014, Ketua Umum sudah menetapkan Pak Jokowi saat itu sebagai calon presiden," kata Hasto seusai pembukaan. (X-12)