Tengah Tahun Seluruh Lembaga Terkoneksi dengan Kemendagri

HINGGA Februari ini, semua bank pemerintah dan bank swasta telah menjalin kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dalam hal pemanfaatan data kependudukan. Tidak hanya itu, Kemendagri juga telah menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga dan institusi seperti DPR, Polri, BNN, dan Imigrasi.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menargetkan pertengahan tahun ini seluruh lembaga pemerintah dan swasta terbangun konektivitasnya dengan Kemendagri, khususnya terkait dengan data induk kepegawaian.

Hal itu diungkapkan Mendagri dalam penandatangan nota kesepahaman (MoU) antara Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri dan Bank Perkreditan Rakyat/Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Anggota Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) se-DKI Jakarta dan Jawa Barat. MoU yang ditandata-ngani di Jakarta, kemarin, tersebut untuk pemanfataan akses data kependudukan.

Tjahjo meminta BPR/BPRS membantu menggerakkan roda perekonomian masyarakat di daerah. "Harapan kami (BPR) sebagai pintu masuk untuk masyarakat kecil di bawah bisa berusaha mandiri dengan bantuan dari BPR awalnya, yang nantinya masuk ke perbankan secara umum. UMKM minimal bisa tumbuh dengan baik," kata Tjahjo.

Tjahjo berharap BPR bisa menggerakkan masyarakat dengan memberikan informasi mengenai kemudahan berusaha. Pasalnya, menurut dia, kesadaran masyarakat mengenai hal itu masih belum ada. "Kalau masyarakat sudah sadar akan pentingnya sebuah bank dengan persyaratan yang tidak sulit, saya kira akan mampu menumbuhkan pertumbuhan masyarakat," ucapnya.

Ketua Umum Perbarindo Joko Suyanto menyambut baik kerja sama Dukcapil dan BPR. Akses data kependudukan bakal bermanfaat bagi BPR.

Ia pun berharap BPR bisa menjadi pilihan mediasi keuangan, termasuk di pemerintahan dalam menyalurkanprogram-program bantuan ke masyarakat. "Semoga BPR menjadi salah satu pilar dalam membangun ekonomi, utamanya di daerah dalam menuju kesejahteraan masyarakat," tandasnya. (Nur/P-1)