Suap Di Lampung Tengah Terkait Persetujuan Pinjaman Ke PT SMI

KOMISI Pemberantasan korupsi menangkap 19 orang dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kabupaten Lampung Tengah, Bandar Lampung dan Jakarta, pada Rabu (14/2) dan Kamis (15/2) terdiri dari anggota DPRD Lampung Tengah, Pemkab pihak swasta.

OTT dilakukan terkait dugaan suap eksekutif, oleh pejabat Lampung Tengah, kepada Legislatif, DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Diduga pemberian uang untuk Anggota DPRD berkaitan dengan persetujuan DPRD atas pinjaman daerah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp300 Miliar.

"Rencana pinjaman tersebut digunakan untuk pembangunan proyek infrastruktur yang akan dikerjakan Dinas PUPR Kabupaten Lampung Tengah," ucap Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dalam Konferensi Pers yang dihelat di Jakarta, Kamis (15/2) malam.

Untuk mendapatkan pinjaman tersebut, lanjut dia, dibutuhkan Surat Pernyataan yang disetujui atau ditandatangani bersama dengan DPRD Kabupaten Lampung Tengah sebagai persyaratan Nota Kesepahaman (MoU) dengan PT SMI. Untuk mendapatkan persetujuan tersebut, diduga terdapat permintaan dana sebesar Rp1 miliar.

Dalam Konstruksinya, Syarif menyatakan dugaan keterlibatan Bupati Lampung tengah. Diduga atas arahan Bupati dana tersebut diperoleh dari kontraktor sebesar Rp900 juta, sedangkan sisanya berasal dari dana taktis.

Setelah melakukan pemeriksaan, KPK meningkatkan status penanganan ke penyidikan dan menetapkan 3 orang tersangka, yaitu Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah Taufik Rahman sebagai pihak yang diduga memberi, serta Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah J Natalis Sinaga dan Anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah Rusliyanto sebagai pihak yang menerima.

Sedangkan untuk Bupati Lampung Tengah, saat ini statusnya sudah bersama dengan Tim KPK. "Tim berkomunikasi dengan Polda Lampung dan sekitar pukul 18:20 WIB Bupati Lampung Tengah sudah bersama tim dan dilakukan pemeriksaan awal sebagai saksi."(OL-3)