[WAWANCARA] Kapolres Karanganyar AKBP Henik Maryanto: Kampanye Hitam sudah Muncul

Hampir seluruh wilayah di Tanah Air memiliki kerawanan ketika hajatan demokrasi digelar. Dalam enam bulan ke depan, potensi itu akan semakin memuncak. Polisi yang berada di garis depan pengamanan sudah bersiap dengan berbagai pendekatan.

------------------------------

PEMILIHAN kepala daerah di Karang­anyar hanya akan diikuti satu pasangan calon. Namun, karena waktunya bersamaan dengan pilkada gubernur, Polres Karang-anyar tetap harus sangat serius untuk mengamankannya. Kepada Widjajadi dari Media Indonesia, Kapolres Karanganyar AKB Henik Maryanto mengaku telah membuat rencana pengamanan pada setiap tahapan pilkada. Berikut petikannya:

Apa saja yang sudah dipersiapkan Polres Karanganyar untuk menghadapi pilkada?
Polres Karanganyar menjadi satu di antara tujuh daerah di Jawa Tengah yang harus mampu membuat pengamanan ekstra, karena menggelar pemilihan gubernur dan pemilihan bupati. Kami telah membuat rencana pengamanan pada setiap tahapan pilkada, dengan memetakan potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di semua wilayah. Kami juga telah melakukan geladi posko dan tactical floor game, serta berbagai latihan simulai penanganan kontingensi bagi seluruh personel yang terlibat.

Bagaimana upaya Anda mengatasi berbagai kerawanan berbau SARA?
Dari perkembangan yang ada di berbagai daerah, menjelang dan saat tahapan pilkada, telah muncul upaya black campaign yang bisa memicu konflik Sara. Meski karakter masyarakat kabupaten Karanganyar cinta damai, untuk meng-antisipasi berbagai hal yang tidak diinginkan, Polres Karanganyar membentuk Satgas Antikampanye hitam, dengan terus melakukan patroli siber di media sosial.

Tindakan apa yang dilakukan Polres Karanganyar jika menemukan pelanggaran?
Yang jelas Polri akan bertindak tegas, memproses hukum setiap pelanggaran pemilu setelah Panitia Pengawas Pemilu melimpahkan laporan pelanggaran ke Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu).

Lebih dari itu, di luar konteks pemilu, Polres Karanganyar juga akan langsung memproses pelanggaran terkait dengan isu SARA khususnya yang disebar via media sosial.

Tindakan pengamanan lain yang dilakukan?
Kami juga melakukan pengamanan langsung di beberapa objek vital yang terkait dengan pelaksanaan pilkada, seperti kantor KPUD, kantor panwaslu, pengamanan melekat pada diri pasangan calon dan kediaman mereka, juga pengawasan pada kantor sekretariat partai politik. (N-2)