Ombudsman Temukan Praktik Jual-Beli Justice Collaborator

OMBUDSMAN RI menemukan adanya praktik jual-beli status justice collaborator. Wakil Ketua Ombudsman RI Ninik Rahayu mengungkapkan praktik jual-beli ini ditemukan saat pihaknya melakukan investigasi di lembaga pemasyarakatan (lapas) yang tersebar di Jabotabek, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Kepulauan Riau.

Untuk diketahui, status justice collaborator diberikan kepada seseorang yang menjadi pelaku tindak pidana tertentu, bukan pelaku utama, yang berkomitmen membantu penegakan hukum. Seseorang yang menjadi justice collaborator akan mendapatkan keringanan hukuman.

"Harganya antara Rp 1 juta sampai Rp 35 juta. Mereka ini kan orang yang di dalam lapas. Terkadang keluarganya atau melalui penasehat hukum, mereka mengatakan ada sejumlah uang yang diminta. Yang menerima dua institusi, Polisi dan Jaksa," ungkapnya di Gedung ORI, Jakarta, Jumat (29/12).

Ninik menambahkan jual beli itu paling banyak terjadi pada kasus narkoba. Ia memperkirakan praktik jual-beli tersebut ada lantaran lemahnya sistem pemberian status justice collaborator.

Oleh karena itu, ia berharap ke depan proses pemberian status justice collaborator tak lagi dilakukan saat seseorang berada di dalam lapas. Agar transparan, kata dia, pemberiaan status justice collaborator baiknya diberikan di pengadilan.

"Karena itu kami berharap sekali bahwa penetapan seseorang menjadi justice collaborator bisa disampaikan di peradilan. Selain itu, hak-hak yang sudah diberkan kepada napi juga disampaikan dengan baik sehingga napi mendapat kepastian hukum," ujarnya.

Ninik mengungkapkan Ombudsman pernah menemukan ada 3 orang harusnya sudah keluar. "Salah satu dari mereka ada yang dapat hukuman 5 tahun 6 bulan dan dapat keringanan 22 bulan. Dia sudah menjalani 4 tahun 6 bulan. Sampai hari ini belum keluar karena ternyata putusan dari MA tidak sampai di lapas. Sehingga ada orang yang bisa kelebihan dua tahun. Ini terjadi di Kaltim, kasus narkoba," pungkasnya. (OL-3)