Penambahan Kursi Pimpinan DPR Disetujui Mayoritas Fraksi

WACANA penambahan jumlah pimpinan DPR RI dalam revisi UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 telah mengerucut. Mayoritas fraksi disebut telah menyepakati penambahan seorang pimpinan DPR yang berasal dari PDI Perjuangan.

Anggota Badan Legislasi dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan, pembahasan revisi UU MD3 bakal dilanjutkan saat masa sidang kembali dimulai pada awal Januari 2018 mendatang. Seluruh Fraksi sepakat untuk memasukan RUU terebut dalam Program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas.

"Memang sudah diinformasikan bahwa revisi UU MD3 akan mulai kembali dibahas pada masa sidang yang akan datang," kata Arsul saat dihubungi, Rabu (27/12).

Anggota Komisi III DPR ini mengungkapkan, mayoritas fraksi telah menyetujui ikhwal usulan penambahan pimpinan DPR. Rencananya satu slot akan diberikan untuk fraksi PDIP sebagai partai dengan kursi keterwakilan terbanyak di DPR.

"Yang sudah fraksi-fraksi setuju adalah tambahan satu kursi pimpinan DPR untuk PDIP saja," ungkapnya.

Arsul melanjutkan, Baleg DPR juga mendapat draf usulan penambahan slot pimpinan DPR yang disampaikan Fraksi PKB. Namun, kata dia, mayoritas fraksi hingga saat ini belum menemukan kata sepakat terkait usulan PKB itu.

"Kalau ada fraksi lain yg minta diberi jatah, yakni PKB, maka itu belum bulat bahkan kecenderungannya mayoritas fraksi menolak," ucap kata Sekjen PPP ini.

Sementara itu, Bendahara Fraksi PDIP Alex Indra Lukman menuturkan, sejumlah nama telah disiapkan menyambut kesepakatan penambahan slot pimpinan DPR. Beberapa nama seperti Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto dan Sekretaris Fraksi PFIP Bambang Wuryanto akan didorong menempati posisi tersebut.

"PDI Perjuangan punya banyak figur yang pantas. Dari struktur kepemimpinan fraksi di DPR ada ketua dan sekretaris fraksi," ucap Alex.

Meski demikian, Alex menyebut nama lain dari fraksi PDIP juga masih berpeluang mengisi slot pimpinan DPR. Semua keputusan, kata Alex, akan ditentukan setelah mendapat rekomendasi resmi dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Tentu saja keputusan ada di tangan Ibu Ketua Umum sepenuhnya. Sebagai petugas partai, kami siap dan tegak lurus melaksanakan keputusan partai," pungkas Alex.(OL-3)