PEMERINTAH tidak akan mencampuri dinamika di tubuh Partai Golkar. Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada mekanisme di partai tersebut terkait nama pengganti ketua umum Setya Novanto.
"Pemerintah tidak akan intervensi terhadap hal itu. Urusan internal Golkar adalah urusan Golkar," ujar Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (28/11).
Posisi Novanto tengah digoyang menyusul penahanan dan penetapannya sebagai tersangka korupsi KTP elektronik oleh KPK.
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto digadang-gadang menjadi salah calon kuat menggantikan Novanto. Airlangga bahkan mengklaim sudah mendapat restu dari Presiden Joko Widodo untuk mencalonkan diri sebagai ketua umum Golkar.
Pramono menyatakan, apa pun keputusan Golkar nanti, baik mempertahankan Novanto atau menunjuk Airlangga sebagai ketua umum baru, akan dihargai pemerintah. Sebab, pemerintah tak berhak melakukan intervensi.
"Jadi saya tegaskan, kami tidak akan intervensi terhadap hal itu. Presiden dan kami semua, pemerintah, sangat menghargai apapun yang nanti diputuskan oleh Golkar," ujar Pramono. (OL-4)
