Sikap PDI Perjuangan Terhadap Pergantian Novanto

PDI Perjuangan hanya akan mengikuti aturan main Mahkamah Dewan Kehormatan (MKD) dalam menyikapi pergantian Ketua DPR Setya Novanto. Dugaan pelanggaran etik yang dilakukan mesti disesuaikan dengan prosedur.

"Kita tahu Novanto ada dalam situasi sulit, janganlah kita mempersulit beliau. Tapi kalau sesuai aturan main yang ada silakan proses," kata Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta Jumat (24/11).

Anggota Komisi I DPR ini mengatakan, Fraksi PDIP hanya akan mengawal proses sidang Novanto yang akan berlangsung di MKD. Laporan dugaan etik dari masyarakat, kata dia, perlu dibuktikan sebelum memberikan putusan. "MKD kan harus ada laporan dari masyarakat, berdasarkan laporan dari masyarakat harus memproses," ujarnya.

Menurut Andreas mekanisme hukum perlu tetap dikedepakan. Sesuai aturan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3), lanjut dia, keputusan hukum berkekuatan tetap lebih baik agar ditunggu. "Kenapa harus dipaksa-paksa, menunggu proses hukum saja," ucap dia.

Andreas menambahkan, kasus hukum yang dijalani Novanto tidak ada sangkut pautnya dengan lembaga DPR. Citra 'wakil rakyat' tetap terjaga selama setiap anggota menjalankan tugasnya dengan baik.

"Kebetulan dia posisi ketua, hal-hal dia di DPR tanggung jawab individu dalam kapasitas sebagai Ketua DPR, kan tidak ada fungsi DPR untuk korupsi," tandasnya.(OL-3)