Aneh ....Pimpinan DPR Tidak Sepaham Soal Anggaran Rp601 Miliar

RENCANA perluasan kompleks DPR RI Senayan semakin sulit dipahami. Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menegaskan bahwa anggaran sebesar Rp 601 miliar yang masuk dalam APBN 2018 hanya untuk konsultan perencanaan dan konsultan kontruksi dalam penataan kawasan kompleks parlemen. Pernyataan tersebut ternyata tidak sepaham dengan pernyataan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.

Sebelumnya, Fahri menyebut bahwa anggaran sebesar Rp 601 miliar dialokasikan untuk manajemen konstruksi dalam penataan kawasan kompleks parlemen. Adapun biaya konsultasi dianggarkan hanya sebesar Rp 30 miliar. "Jadi tentunya yang ada di dalam APBN 2018 adalah hanya dikhususkan untuk konsultan perencanaan dan konsultan dari konstruksi," jelas Agus di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (31/10).

Nantinya, kata Agus, konsultan perencanaan dan konstruksi tersebut merancang bagaimana konsep dan desain untuk penataan kawasan parlemen, mulai alun-alun demokrasi, perpustakaan, gedung DPR sampai gedung DPD. Setelah ada kajian tersebut, kata Agus, baru akan bisa diketahui berapa anggaran yang dibutuhkan dalam penataan kawasan parlemen tersebut.

Saat disinggung anggaran Rp 601 miliar itu terlalu besar jika hanya untuk konsultan, Agus mengatakan bahwa itu lah butuh pengawasan dari semua pihak. "Nanti kita lihat pelaksanaannya. Terlalu besar (atau) terlalu kecil, kan semuanya bisa dikontrol, media juga bisa mengontrol, bagaimana pelaksanaan tendernya," terang Agus.

Ia pun menyebut bahwa pengajuan anggaran sebesar Rp 601 miliar tersebut adalah dari pemerintah. "Bagaimana besarnya dalam hal ini pemerintah yang mengajukan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Yang paling tahu rinciannya di Kemenkeu. Yang jelas ini semuanya anggaran untuk konsultan, bukan untuk konstruksi," tandasnya.

Untuk diketahui, rapat paripurna DPR RI telah mengesahkan alokasi anggaran proyek pembangunan gedung DPR dalam APBN 2018. Anggaran yang disahkan tersebut mencapai Rp 601 miliar. (OL-3)