PRESIDEN Joko Widodo meminta jajarannya di Kabinet Kerja untuk membuat kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Apalagi, tahun depan sudah memasuki tahun politik.
Hal itu disampaikan Presiden dalam sidang kabinet paripurna di Istana Merdeka, Jakarta. "Tahun depan kita sudah masuk tahun politik, sehingga kebijakan apapun secara signifikan memberikan pengaruh. Sekali lagi kebijakan itu agar semuanya diarahkan keberpihakan kita pada publik, pada raykat," ujar Jokowi, Selasa (29/8).
Presiden mewanti-wanti para menteri agar tidak membuat kebijakan baru yang merugikan rakyat. Semua kebijakan harus terlebih dahulu dikaji secara mendalam.
"Saya harapkan menteri tidak membuat kebijakan-kebijakan baru yang kira-kira belum dikonsultasikan pada publik, pada masyarakat, belum melalui kajian dan perhitungan mendalam. Sehingga justru bisa membikin hal-hal yang tak diinginkan masyarakat dan membuat masyarakat kecewa," kata Presiden.
Presiden Jokowi meminta kepada seluruh pembantunya di pemerintahan untuk mempertahankan program-program yang bermanfaat dan dirasakan oleh masyarakat. Di antaranya, penyaluran dana desa.
"Jadi pertahankan program-program yang sudah berjalan dengan baik, misalnya Kartu Indonesia Pintar KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Paket Keluarga Harapan (PKH), efektivitas penyaluran dana desa. Pastikan apa yang sudah diprogramkan ini betul-betul tepat sasaran dan langsung menyentuh pada kebutuhan masyarakat," pungkas Presiden.(MTVN/OL-3)
