Kader PDIP Berkukuh Proses Hukum

PERMINTAAN maaf yang disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono tidak membuat kader PDI Perjuangan menghentikan upaya hukum. Sejumlah kepengurusan Relawan Perjuangan Demokrasi di daerah melaporkan Arief ke kepolisian daerah setempat dengan dugaan penghinaan dan pencemaran.

Setelah DPN Repdem, upaya hukum juga diikuti sejumlah kepengurusan daerah organisasi sayap PDIP tersebut. DPD Repdem Jatim melaporkan Arief Poyuono ke Polda Jatim. Laporan terkait dengan pernyataannya yang menyamakan PDIP dengan PKI. Laporan juga dilayangkan DPD Repdem Bali melaporkan Arief soal dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan ujaran kebencian terhadap PDIP Perjuangan ke Polda Bali.

“Ada pernyataan Waketum Gerindra yang mengatakan PDIP sama dengan PKI. Kami laporkan itu karena ada pencemaran nama baik sementara semua sudah tahu bahwa PDIP merupakan partai nasionalis dan ber­asaskan Pancasila. Kemudian PKI juga sudah tidak ada di Indonesia. Kenapa PDIP dituduh seperti itu?” terang Ketua DPD Repdem Bali AA Ayu Triyana Tira saat ditemui di Polda Bali, kemarin.

Meskipun Arief sudah meminta maaf melalui surat bermeterai Rp6.000 yang ditujukan kepada Ketua Umum PDIP Megawati, pihaknya tetap berkukuh menyelesaikannya secara hukum. “Sudah diviralkan di mana-mana. Walaupun sudah minta maaf dengan bermeterai, itu tidak cukup. Proses hukum tetap kami laporkan,” tegasnya.

Soal polemik itu, Waketum Partai Gerindra lainnya, Fadli Zon, menegaskan pernyataan Arief merupakan pertanggungjawaban pribadi, bukan atas nama organisasi.

Sikap Partai Gerindra yang tidak mendukung Arief, menurut Koordinator Koalisi Buruh Bersatu Nasional (KSBN) Tri Sasono, merupakan sebuah keprihatinan, padahal pernyataan Arief untuk membela kepentingan Gerindra dan Prabowo Subianto.

“Mulai hari ini dengan melihat ketidakberpihakan Prabowo dan Gerindra kepada Arief Poyuono selaku kawan kami dan pejuang kami, kami menarik semua dukungan dari Partai Gerindra dan Prabowo,” ujar Tri. (OL/P-4)