PDIP Gencarkan Lobi RUU Pemilu

PEMERINTAH dan tiga partai koalisi pemerintah (PDIP, NasDem, dan Golkar) gencar melakukan lobi lintas fraksi. Meski enggan menurunkan angka presidential threshold, PDIP mengisyaratkan hampir ada kesepakatan antarpartai koalisi pemerintah melalui pertemuan antarsekjen partai.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto membenarkan pihaknya akan segera memfasilitasi pertemuan di antara ketua umum 10 partai dan Presiden Joko Widodo.

“Kami yakin politik itu selalu ada ruang dialog. Terlebih yang kami perjuangkan bukan kepentingan kelompok, melainkan membangun sistem presidensial yang kuat. Presiden mendapat dukungan legitimasi rakyat dan dukungan minimum dari DPR,” ujar Hasto saat dihubungi, kemarin.

Wasekjen PPP Arwani Thomafi mengatakan proses komunikasi politik terus dilakukan. Bukan hanya antarpartai pendukung pemerintah, melainkan juga nonkoalisi pendukung pemerintah.

“Komunikasi sudah kita lakukan dengan seluruh fraksi yang ada. Komitmen kita dari berbagai masukan dan pendapat nanti akan dicari titik temu yang tentu bisa diterima seluruh fraksi,” terang Arwani.

Wakil Ketua Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu dari Partai Gerindra Ahmad Riza Patria berharap Hari Raya Idul Fitri menjadi ajang silaturahim termasuk persoalan RUU Pemilu. Apalagi, pemerintah meminta pembahasan RUU tersebut dilakukan setelah Idul Fitri.

“Pemerintah berkeinginan ada musyawarah mufakat. Supaya tidak divoting kami menyambut baik niat Kemendagri. Mudah-mudahan di Lebaran ini bisa mempersatukan perbedaan yang belum ketemu,” kata Riza.

Ketua DPR Setya Novanto ketika menggelar open house di rumah dinasnya mengatakan pihaknya membicarakan persoalan RUU Pemilu yang hingga kini belum tuntas dibahas pansus dan pemerintah.

“Kita berharap bisa selesai dengan musyawarah dan tentu kita harap semua kader partai bisa bersama sesuai dengan keinginan pemerintah dan partai sehingga tidak berlarut-larut karena ini yang ditunggu masyarakat,” ujar Novanto saat open house.

Anggota Pansus RUU Pemilu dari Fraksi PKS Sutriyono menilai seluruh fraksi masih dengan sikap awal. Menurut dia, belum ada titik temu terlebih soal ambang batas pencalonan presiden. PKS dalam hal ini menginginkan presidential threshold 0%. (Nov/P-5)