Pemerintah Ancam Tarik Diri dari Pembahasan RUU Pemilu

PEMERINTAH ancam akan menarik diri dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu. Langkah itu akan diambil bila keinginan pemerintah soal ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold sebesar 20% tak diakomodasi.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, DPR akan memutuskan soal isu-isu krusial dalam RUU Pemilu, termasuk presidential threshold pada Senin (19/6). Pemerintah, kata dia, pada presidential threshold tetap bersikeras di angka 20%.

"Ada dua opsi akan dibawa ke paripurna untuk voting tapi voting-voting yang bagaimana. Kalau tidak (diakomodasi presidential threshold 20%) ya dengan sangat terpaksa pemerintah menolak untuk melanjutkan pembahasannya," kata Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (15/6).

Namun, lanjut dia, tentunya ada mekanisme yang harus ditempuh bila menarik diri dari pembahasan. Menurut dia, pemilu 2019 akan menggunakan undang-undang yang lama bila tak ada kesepakatan antara pemerintah dan DPR.

Kendati demikian, politikus PDI Perjuangan itu tetap optimistis keinginan pemerintah soal presidential threshold disetujui oleh Dewan. Apalagi, ia telah berulang kali melobi ketua fraksi masing-masing partai politik di DPR, sekjen partai dan ketua umum partai.

"Mudah-mudahan ada kesepakatan sehingga bisa diputuskan secara musyawarah," kata dia. (MTVN/X-12)