Kursi Tambahan Dibagi ke 10 Daerah

PANITIA Khusus (Pansus) RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu menyepakati pembagian 15 kursi tambahan. Kursi tambahan bagi anggota DPR tersebut dibagi secara proporsional ke 10 daerah di luar Jawa. Kesepakatan itu dicapai setelah fraksi-fraksi melakukan lobi dengan pemerintah (Mendagri Tjahjo Kumolo) kurang lebih selama 1 jam di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, kemarin.

Seusai lobi, Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edy menyatakan, berdasarkan kesepakatan bersama, Sumatra Utara mendapat tambahan 1 kursi, Riau 2, Kepulauan Riau 1, Lampung 2, Kalimantan Barat 2, Kalimantan Utara 3 kursi.

Selanjutnya, Sulawesi Tenggara bertambah 1 kursi, Sulawesi Barat 1, Sulawesi Tenggara 1, dan NTB 1 kursi. “Belahan daerah pemilihannya diserahkan kepada tim perumus dan tim sinkronisasi untuk merumuskan,” jelas Lukman.

Anggota pansus dari Partai NasDem Johny G Plate mengaku kurang setuju dengan kesepakatan itu. Ia menilai tambahan kursi belum menyebar secara merata ke seluruh daerah. Apalagi, saat pemerintah memberikan simulasi, Papua mendapat tambahan kursi. Namun, ada anggota pansus yang menilai Papua belum perlu penambahan lantaran jumlah penduduknya lebih sedikit daripada Kalimantan Barat.

Sementara itu, berkenaan dengan isu krusial yang belum disepakati, Mendagri Tjahjo Kumolo berharap fraksi-fraksi mencari titik temu. “Enggak mungkin kepentingan partai harus mutlak, pasti harus ada yang berkorban,” katanya.

Menurutnya, bila setiap fraksi tetap ngotot, titik temu akan sulit tercapai. “Kalau sudah begitu, lebih baik diselesaikan dalam rapat paripurna.”

Pemerintah, kata dia, sudah banyak mengalah dan mengikuti keinginan fraksi-fraksi. “Salah satunya soal tambah­an kursi. Pemerintah ingin tambahan 5-10 kursi, sedangkan fraksi di DPR ingin 19 kursi. Setelah dibicarakan, akhirnya pemerintah setuju tambahan 15 kursi,” cetusnya. (Deo/P-3)