DPR Akui Terorisme kian Mencekam

PERSOALAN terorisme di Indonesia bahkan dunia sudah semakin mencekam. Pasalnya, bukan sekadar Islamic State (IS), ancaman lainnya juga datang dari berbagai organisasi lain yang ingin mendirikan negara Islam Indonesia.

Dengan kondisi tersebut, anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Habib Aboe Bakar Al-Habsyi menegaskan anggaran untuk membasmi bibit terorisme mesti menjadi prioritas.

Hal itu disampaikannya dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III DPR dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terkait anggaran 2018, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin (Kamis, 8/6).

"Untuk BNPT bagaimana masalah deradikalisasi, dunia ini makin mencekam. Kalau realisasinya (anggaran) bagus, harus kita dukung," imbuh Aboe Bakar.

BNPT sesuai dengan Surat Edaran Bersama Pagu Indikatif Kementerian/Lembaga (K/L) dan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2018 mendapatkan pagu indikatif sebesar Rp505,59 triliun.

Dengan jumlah itu, masih terdapat usulan anggaran prioritas yang belum terakomodasi sebesar Rp339,05 triliun.

Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo menegaskan pihaknya akan memperjuangkan usulan anggaran tersebut dalam rapat dengan Badan Anggaran DPR.

"Selanjutnya diputuskan dalam rapat pleno sesuai mekanisme yang akan ditentukan dalam Undang-Undang MD3 dan peraturan tata tertib DPR," ujarnya seraya membacakan hasil kesimpulan RDP.

Kepala BNPT Suhardi Alius menjelaskan anggaran yang belum terpenuhi itu merupakan kebutuhan pembiayaan kegiatan yang belum terealisasi, liaison officer di luar negeri khususnya di Filipina dan Turki, serta tunjangan kerja dan revitalisasi deradikalisasi.

"Dibutuhkan dana lebih untuk menjalankan program prioritas, di antaranya pelaksanaan deradikalisasi dan pelibatan masyarakat dalam penanggulangan terorisme."(Mut/P-1)