DPR Setujui 3 Anggota Dewan Kehormatan Pemilu

RAPAT Paripurna DPR menyetujui tiga calon anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) setelah melakukan uji kelayakan dan kepatutan. Hasil ini nantinya akan disampaikan kepada Presiden untuk dapat ditetapkan.

"Apakah laporan Komisi II DPR tentang uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu periode 2017-2022 dapat disetujui?" kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon dalam Rapat Paripurna DPR, di Jakarta, kemarin.

Setelah itu, seluruh anggota DPR yang hadir menyatakan setuju, lalu Fadli mengetuk palu tanda persetujuan rapat paripurna terhadap tiga calon anggota DKPP itu.

Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy dalam pidatonya menjelaskan proses uji kelayakan dilakukan terhadap enam calon anggota DKPP, yaitu Nelson Simandjuntak, Saut Hamonangan Sirait, dan Said Amin Philiang (5/6), sedangkan calon anggota DKPP Muhammad, Alfitra Salam, dan Teguh Prasetyo pada (31/5).

Namun, dalam perkembangannya pada 5 Juni dilakukan penyampaian visi-misi dan hanya Saut yang hadir. Nelson datang telat dan Said Amin tidak hadir karena berada di luar kota.

Pada 5 Juni, Rapat Intern Komisi II DPR memutuskan dan menetapkan tiga orang anggota DKPP, yaitu Muhammad, Alfitra Salam, dan Teguh Prasetyo.

Menurut Lukman, anggota DKPP yang disetujui DPR akan disampaikan kepada Presiden agar dapat ditetapkan sebagai anggota DKPP usulan dari DPR.

Perguruan tinggi
Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshiddiqie berpandangan bahwa perguruan tinggi memiliki peran yang strategis untuk turut menyebarluaskan etika kepemiluan.

"Apa yang kami lakukan selama lima tahun, Insya Allah sangat banyak manfaatnya bagi ilmu pengetahuan dan demokrasi. Perguruan tinggi sangat strategis dalam penyebarluasannya," kata Jimly dalam sambutannya pada acara diseminasi (pemaparan) hasil penelitian etika bersama tujuh lembaga, yakni enam perguruan tinggi dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, baru-baru ini.

Enam perguruan tinggi yang diajak bekerja sama oleh DKPP dan menyampaikan hasil penelitiannya ialah Universitas Udayana Bali, Universitas Indonesia, Universitas Trisakti, Universitas Terbuka, Universitas Diponegorog, dan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten.

"Acara seperti ini sangat penting, kami berharap kerja sama dengan perguruan tinggi terus-menerus dilakukan. Etika kepemiluan dan etika secara umum sudah seharusnya disebarluaskan kepada masyarakat melalui perguruan tinggi," ujarnya.

Jimly optimistis gagasan tentang etika ini pada saatnya akan diterima oleh masyarakat. Menurutnya, selama ini etika masih dianggap sebagai urusan privat dan belum dianggap sebagai kebutuhan untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk itu, penyebarluasan tentang pentingnya etika harus terus dilakukan. "Suatu ide bisa saja berasal dari satu orang. Dia baru bisa berpengaruh kalau sudah menjadi diskursus. Makanya perlu diseminasi seperti ini."

Guru Besar HTN UI ini berpandangan bahwa semua kerja kita ibarat buku yang dapat dibaca oleh siapa pun dan Indonesia dengan segala kompleksitasnya juga merupakan buku yang perlu dipelajari terus-menerus.

"Oleh karena itu, dalam setiap kesempatan yang bisa mempertemukan orang dari berbagai daerah harus saling berbagi pengetahuan," ujar Jimmly. "Kita sedang membangun peradaban dari tahap ke tahap. Mari menyumbang peradaban bagi bangsa dan negara."(Ant/P-2)