UKP-IP Disarankan Utamakan Kelompok Anti-Pancasila

KELOMPOK-kelompok yang masih anti terhadap Pancasila atau setidaknya memiliki kegiatan yang jauh dari nilai Pancasila diharapkan menjadi sasaran prioritas dari tim Unit Kerja Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-IP). Hal itu dikemukakan anggota DPR RI dari fraksi PDIP, Maruarar Sirait saat dihubungi kemarin (Kamis, 8/6). "Mereka (UKP-IP) haruslah memiliki prioritas agar efektif dan efisien dalam bekerja," ujarnya.

Kelompok-kelompok anti-Pancasila bisa dijangkau dan diinventarisir dengan melakukan pemetaan terlebih dahulu yang dilakukan elemen-elemen yang berada di bawah UKP-IP. "Harus ada pemetaan terlebih dulu di samping kerangka program kerja yang akan dibuat," jelasnya.

Maruarar juga mengatakan bahwa pembentukan tim ini juga sangat tepat waktunya di tengah kondisi masyarakat yang mulai terpecah dan tidak lagi mengamalkan nilai Pancasila.

Pada Rabu (7/6), Presiden Joko Widodo melantik sembilan anggota dewan pengarah dan Kepala UKP-PIP yang dijabat Yudi Latif.

Saat dihubungi terpisah, Direktur Pusat Kajian Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Feri Amsari mengatakan Pancasila memerlukan figur sebagai contoh yang bisa mengamalkan nilai-nilai yang dikandungnya.

Selama ini, publik dan elitenya terlalu banyak membicarakan falsafah bangsa Indonesia itu, namun mereka langka mengejawantahkanya dalam kehidupan sehari-hari dan berbagai kebijakan publik.

"Pancasila terlalu banyak dibicarakan, tapi miskin figur yang bisa mengamalkan ajaran-ajarannya," katanya.

Feri mengharapkan UKP-IP mampu menjadi pemersatu bangsa. "Jika dilihat figur-figur di dalamnya kita tidak ragu dengan kapasitas mereka, namun mengimplementasikan Pancasila bukan perkara mudah di tengah masyarakat yang terbelah," jelasnya.

Dia meminta lembaga yang dipimpin cendekiawan muda Yudi Latief itu jangan bertindak layaknya BP7 (Badan Pembina Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) di era Orde Baru yang menjadikan Pancasila hanya sebagai simbol untuk melanggengkan kekuasaan.

"Saya berharap UKP PIP memberikan sesuatu yang berbeda untuk kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Semoga Pancasila tidak lagi slogan di bibir, tapi diamalkan," pungkasnya.

Dari Mataram, NTB, Ketua Panitia Pusat Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Alim Ulama Nahdlatul Ulama KH M Imam Aziz, mengatakan isu ekstremisme dan terorisme akan menjadi topik utama pembahasan dalam musyawarah nasional NU yang akan dilaksanakan di NTB 24-26 November 2017.

Selain kedua isu itu, kata dia, yang juga menjadi topik utama menjadi pembahasan yakni Pancasila dan NKRI. "Di beberapa kali munas, Pancasila menjadi topik utama yang dibahas. Nanti akan ada rekomendasi yang akan disampaikan ke pemerintah dan masyarakat," jelasnya.

Adapun tema besar yang diangkat dalam Munas Alim Ulama dan Konferensi Alim Ulama ini, lanjut KH M Imam Aziz, adalah memperkukuh nilai kebangsaan melalui program deradikalisasi dan penguatan ekonomi warga.(Put/Ant/X-4)