Akuntabilitas Kejaksaan Meningkat

MENTERI Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-Rebiro) Yuddy Chrisnandi optimistis akuntabilitas kinerja Kejaksaan akan meningkat. Hal itu seiring dengan komitmen Kejaksaan Agung yang telah mengirimkan utusannya untuk mendapat pengarahan langsung dari Kemenpan-Rebiro. "Kunci utamanya ialah komitmen kuat dari instansi Kejaksaan Agung dalam meningkatkan akuntabilitas kinerjanya. Buktinya saat ini Jaksa Agung langsung mengirimkan Jaksa Agung Muda Pengawasan dan Jaksa Agung Muda Pembinaannya untuk mendapat pengarahan langsung dari Menpan," kata Yuddy.  Yuddy mengatakan, komitmen perbaikan yang dilakukan Kejaksaan juga terlihat dari penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Selama dua tahun berturut-turut Kejaksaan mendapat penilaian laporan keuangan wajar tanpa pengecualian (WTP). Menurut Yuddy, reformasi biro-krasi di tubuh institusi penegak hukum menjadi momentum perbaikan penegakan hukum di Indonesia. Untuk itu, diharapkan tiga pilar institusi, yaitu Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan pengadilan menjadi institusi yang baik. Asisten Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan-Rebiro Didit Nurdiatmoko menambahkan perencanaan kinerja Kejaksaan Agung harus ada sasaran yang berorientasi hasil. Selain itu, perencanaan kinerja juga harus dijabarkan dalam rencana aksi pencapaian sasaran.

"Perencanaan sepenuhnya digunakan sebagai dasar perencanaan keuangan. Kemudian, sasaran level Kejaksaan Agung harus dijabarkan ke eselon II, III, IV, bahkan individu," kata Didit. Jaksa Agung Muda Pembinaan Bambang Waluyo berjanji untuk memperbaiki akuntabilitas kinerja Kejaksaan RI. Dikatakannya, selama ini Kejaksaan sudah melakukan upaya perbaikan terkait dengan reformasi birokrasi. "Mindset kami di Kejaksaan memang masih pola pikir yang lama, yaitu bahwa Kejaksaan bekerja hanya soal penananganan kasus. Untuk urusan administrasi ada tugasnya lagi," kata Bambang.