Vietnam Melaju Kencang

KITA tidak harus paling benar, yang penting paling berhasil. Itulah filosofi Vietnam. Filosofi itu menjadikan Vietnam tidak terjebak pada perdebatan ideologis soal pasar versus negara. Sejak reformasi Doi Moi pada akhir 1980-an, Vietnam memilih pendekatan pragmatis, yakni apa pun kebijakan yang mampu menciptakan lapangan kerja, ekspor, dan devisa akan dijalankan. Negara hadir kuat, tetapi pasar diberi ruang luas. Ideologi dikalahkan oleh hasil.

Karena itu, di tengah ekonomi global yang masih bergejolak, Vietnam justru melaju kencang. Kantor Statistik Nasional Vietnam mencatat pertumbuhan ekonomi 2025 mencapai 8,02%. Itu suatu capaian yang menjadikannya negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di ASEAN selama tiga tahun berturut-turut. Angka itu bukan sekadar statistik. Ia merupakan pesan kuat bahwa strategi pembangunan yang konsisten, disiplin kebijakan, dan keberanian membuka diri pada perubahan global dapat menghasilkan lompatan ekonomi.

Jika diselisik lebih jauh, capaian Vietnam bukan hasil kebetulan. Pada kuartal pertama dan kedua 2025, ekonomi mereka tumbuh lebih dari 7%, lalu meningkat menjadi 8% pada kuartal ketiga. Rata-rata pertumbuhan sembilan bulan pertama berada di kisaran 7%. Jika dibandingkan dengan Filipina yang tumbuh 4%-6%, Indonesia sekitar 5%, dan Tailan yang tertahan di 2%-3%. Jaraknya cukup lebar.

Pertanyaannya ialah apa yang bisa dipelajari oleh Indonesia dari Vietnam? Pertama, kekuatan konsumsi domestik yang ditopang oleh kelas menengah muda. Vietnam memetik bonus demografi secara optimal. Penduduk usia produktif yang besar tidak sekadar dicatat sebagai potensi, tetapi juga benar-benar diolah menjadi mesin konsumsi.

Kelas menengah tumbuh, daya beli menguat, dan pasar domestik menjadi bantalan yang kukuh ketika eksternal melemah. Indonesia sesungguhnya memiliki modal demografi serupa. Namun, tanpa kebijakan yang konsisten dalam penciptaan lapangan kerja berkualitas dan pengendalian biaya hidup, bonus demografi bisa berubah menjadi beban sosial.

Kedua, investasi, terutama investasi asing langsung (foreign direct investment/FDI), diperlakukan sebagai urat nadi pertumbuhan. Investasi menyumbang sekitar 25% ekonomi Vietnam atau setara dengan US$84 miliar. Lonjakan FDI sejak 2020 menunjukkan satu hal penting, yaitu kepastian. Vietnam memberikan sinyal yang jelas kepada investor berupa regulasi yang disederhanakan, insentif dijaga, dan arah kebijakan relatif stabil. Indonesia kerap kalah bukan karena kurang potensi, melainkan karena persepsi ketidakpastian yang masih tinggi, dari regulasi yang berubah-ubah hingga implementasi di daerah.

Ketiga, belanja pemerintah yang fokus dan berjangka panjang. Vietnam tidak sekadar menggelontorkan anggaran, tetapi juga mengarahkannya ke infrastruktur dan peningkatan kualitas SDM. Reformasi pusat dan daerah berjalan beriringan dengan keterlibatan sektor swasta yang kuat. Hingga 2030, kebutuhan investasi infrastruktur Vietnam disiapkan sebagai fondasi industrialisasi dan integrasi ke rantai pasok global. Indonesia juga membangun infrastruktur besar-besaran, tetapi tantangannya ialah memastikan proyek-proyek tersebut benar-benar produktif dan terhubung langsung dengan penguatan industri dan SDM.

Keempat, perdagangan sebagai mesin utama ekspansi. Ekspor Vietnam mencapai US$430 miliar dan impor US$410 miliar. Jaringan 17 perjanjian perdagangan bebas yang menjangkau lebih dari 60 negara membuat produk Vietnam lincah menembus pasar global. Posisi tarif yang relatif rendah di pasar Amerika Serikat menjaga daya saing mereka. Indonesia sebaliknya, masih sering gamang dalam memanfaatkan perjanjian dagang dan cenderung defensif ketika berhadapan dengan liberalisasi.

Dari keempat komponen tersebut, satu benang merah terlihat jelas, bahwa konsistensi kebijakan ialah 'koentji'. Vietnam tahu ke mana mereka melangkah dan menjaga arah itu dalam jangka panjang. Target pertumbuhan sebesar 10% bukan mimpi kosong, melainkan kelanjutan dari strategi yang sudah berjalan.

Indonesia tidak kekurangan sumber daya, pasar, atau posisi geopolitik. Yang sering kurang ialah ketegasan memilih prioritas dan keberanian menjaga konsistensi. Belajar dari Vietnam tidak berarti meniru mentah-mentah, tetapi menyerap pelajaran bahwa pertumbuhan tinggi lahir dari disiplin kebijakan, keberpihakan pada produktivitas, dan keberanian membuka diri pada dunia.

Persis seperti analisis sejumlah ekonom yang menilai keberhasilan Vietnam bukan semata hasil situasi global yang menguntungkan, melainkan juga cerminan dari apa yang disebut sebagai developmental state (negara yang aktif mengarahkan pembangunan tanpa mematikan mekanisme pasar). Dalam pandangan sejumlah ekonom Asia Tenggara, Vietnam konsisten menempatkan negara sebagai orkestrator, bukan penghambat pertumbuhan.

Mereka menilai Vietnam berhasil menjaga keseimbangan antara stabilitas makro dan keberanian melakukan reformasi struktural. Inflasi dijaga, nilai tukar relatif stabil, serta reformasi investasi dan perdagangan terus berjalan. Itulah kombinasi yang menciptakan kepercayaan investor jangka panjang. Vietnam tahu bahwa investor tidak hanya mencari upah murah, tetapi juga kepastian arah kebijakan.

Dalam perdagangan global, Vietnam meletakkan perjanjian perdagangan bebas bukan sebagai tujuan politik, melainkan instrumen ekonomi. Vietnam secara sadar memosisikan diri sebagai bagian penting dari rantai pasok global, terutama ketika perusahaan multinasional melakukan diversifikasi dari Tiongkok. Momentum global itu ditangkap cepat tanpa banyak perdebatan ideologis.

Dalam konteks Indonesia, para ekonom kerap mengingatkan bahwa tantangan terbesar bukan pada kekurangan modal atau pasar, melainkan pada policy execution. Vietnam menunjukkan bahwa kebijakan yang sederhana, konsisten, dan dieksekusi dengan disiplin sering kali lebih efektif daripada kebijakan besar yang berubah-ubah.

Reformasi birokrasi di Vietnam, meski tidak selalu sempurna, dinilai lebih fokus pada pelayanan ekonomi. Akhirnya, para analis sepakat bahwa pelajaran utama dari Vietnam ialah keberanian menetapkan prioritas. Negara itu memilih industrialisasi, ekspor, dan integrasi global sebagai jalan utama pertumbuhan dan bertahan pada pilihan tersebut selama puluhan tahun. Tanpa konsistensi semacam itu, target pertumbuhan tinggi hanya akan menjadi slogan tahunan. Kini, pertanyaannya apakah Indonesia siap belajar, dan lebih penting lagi, siap berubah?