Kutukan Ekonomi Ekstraktif

VENEZUELA kembali menjadi sorotan dunia. Kali ini bukan semata karena krisis ekonomi yang tak kunjung usai, melainkan akibat eskalasi politik yang ekstrem setelah Amerika Serikat melancarkan serangan militer pada Sabtu (3/1) yang berujung pada penangkapan Presiden Nicolas Maduro. Peristiwa itu menambah daftar panjang ketidakpastian politik yang selama bertahun-tahun menghantui negeri yang kaya minyak tersebut.

Namun, lebih dari sekadar drama geopolitik, Venezuela sesungguhnya menyuguhkan pelajaran mahal bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, yakni betapa rapuhnya sebuah perekonomian yang terlalu lama menggantungkan nasib pada ekonomi ekstraktif, khususnya minyak bumi. Dengan populasi sekitar 28,4 juta jiwa, Venezuela seharusnya memiliki fondasi ekonomi yang kokoh.

Negeri tersebut bahkan tercatat sebagai pemilik cadangan minyak terbesar di dunia dengan cadangan terbukti 303,4 miliar barel. Bagi Venezuela, cadangan sebesar itu bisa bertahan hingga 310 tahun dengan asumsi produksi minyak mereka sebesar 2,6 juta barel per hari seperti saat ini (sekitar 975 juta barel per tahun). Artinya, bila tidak ditemukan cadangan sumur baru, dari cadangan yang ada baru habis tiga abad ke depan.

Ironisnya, dengan cadangan minyak setara dengan 19% cadangan minyak dunia itu, ukuran ekonomi Venezuela justru tergolong kecil di kawasan Amerika Latin. Produk domestik bruto (PDB) Venezuela saat ini diperkirakan hanya sekitar US$108,5 miliar, angka yang jauh dari mencerminkan kekayaan sumber daya alam yang mereka miliki.

Masalahnya bukan terletak pada ketiadaan sumber daya, melainkan pada kegagalan mengelola dan mendiversifikasi ekonomi. Selama puluhan tahun, minyak menjadi tulang punggung hampir seluruh aktivitas ekonomi. Ketika harga minyak tinggi, negara seolah berjaya. Namun, saat produksi menurun, harga jatuh, dan sanksi internasional menekan, seluruh bangunan ekonomi runtuh bersamaan.

Kondisi itu persis seperti yang dilukiskan oleh Daron Acemoglu yang bersama James A Robinson mewanti-wanti bahaya ekonomi ekstraktif. Melalui penelitian yang kemudian dibukukan dalam karya berjudul Why Nations Fail, Economic Origins of Dictatorship and Democracy, keduanya menyebut bahwa ekonomi ekstraktif bukan berbahaya karena sumber dayanya, melainkan karena institusi yang tumbuh bersamanya.

Ekonomi ekstraktif melahirkan institusi ekstraktif yang dirancang untuk mengalihkan surplus ekonomi ke hanya segelintir elite, membatasi partisipasi ekonomi masyarakat luas, menghambat creative destruction (penghancuran kreatif). Akibatnya, inovasi tidak berkembang; produktivitas stagnan; pertumbuhan hanya bersifat sementara; negara bisa kaya secara statistik, tetapi miskin secara dinamis.

Penelitian Acemoglu menunjukkan bahwa kelimpahan sumber daya alam sering berkorelasi dengan pertumbuhan jangka panjang yang lebih rendah. Selain itu, kualitas demokrasi lemah serta tingkat konflik yang lebih tinggi karena negara tidak terdorong membangun basis pajak luas. Pemerintah lebih bergantung pada rente sumber daya daripada produktivitas rakyat.

Karena itu, perekonomian yang bertumpu pada ekonomi ekstraktif membuat akuntabilitas politik melemah, sebaliknya oligarki dan rent-seeking atau perburuan rente yang besar dan cepat. Ujung-ujungnya, elite berlomba menguasai akses atas sumber daya. Politik pun berubah menjadi arena perebutan rente. Kebijakan publik didistorsi demi kepentingan sempit.

Ringkasnya, masalah utama ekonomi ekstraktif bukan pada minyak, tambang, atau batu bara, melainkan pada institusi yang mengubah kekayaan alam menjadi alat kekuasaan, bukan kesejahteraan. Negara gagal bukan karena miskin sumber daya, melainkan karena kaya sumber daya tanpa institusi inklusif. Venezuela menunjukkan hal itu. Minyak membuat elite terpolarisasi. Karena itu, begitu kekuatan AS masuk, sebagian elite tergoda untuk 'bermain mata' demi keuntungan pribadi. Ekonomi ekstraktif pun bukan melahirkan berkah, melainkan kutukan.

Data pertumbuhan ekonomi Venezuela memperlihatkan volatilitas ekstrem, yang menunjukkan bagaimana ekonomi ekstraktif itu menjadi kutukan. Setelah sempat tumbuh pada awal 2000-an, ekonomi mulai terperosok pada 2013-2014 dan jatuh bebas pada 2016-2020. Dalam periode tersebut, PDB terkontraksi dua digit selama beberapa tahun berturut-turut, menunjukkan sebuah kejatuhan ekonomi terbesar dalam sejarah modern Venezuela. Hiperinflasi, anjloknya produksi minyak, dan isolasi internasional menjadi kombinasi mematikan.

Pemulihan yang terjadi sejak 2021 pun sejatinya rapuh. Meski Bank Sentral Venezuela mencatat pertumbuhan tahunan 8,71% pada kuartal III 2025 dan mencatat 18 kuartal pertumbuhan beruntun, motor utamanya tetap sektor minyak. Artinya, ketergantungan struktural belum berubah. Sektor nonmigas memang tumbuh, tetapi belum cukup kuat untuk menjadi penopang utama.

Kerapuhan itu paling telanjang terlihat dari inflasi. Venezuela menjadi contoh ekstrem kegagalan stabilisasi harga. Inflasi yang 'hanya' 121,7% pada 2015 melonjak menjadi 65.374,1% (enam puluh lima ribu persen) pada 2018. Uang kehilangan fungsi dasarnya. Kepercayaan publik runtuh. Hingga kini, risiko inflasi masih membayangi. IMF memperkirakan inflasi tahunan bisa mencapai 270% pada 2025 dan melonjak lebih dari 600% pada 2026. Itu menandakan pemulihan ekonomi belum menyentuh akar persoalan.

Instrumen moneter pun tak banyak membantu. Suku bunga acuan yang kini berada di kisaran 58% lebih berfungsi sebagai alat darurat ketimbang kebijakan yang efektif. Transmisi kebijakan macet akibat sektor perbankan yang lemah dan aktivitas ekonomi yang tertekan. Itulah konsekuensi dari struktur ekonomi yang terlalu sempit dan bergantung pada satu komoditas.

Di sisi lain, data pengangguran yang terlihat menurun ke sekitar 5,5% pada 2024 juga menipu. Angka tersebut tidak mencerminkan kesehatan pasar tenaga kerja. Banyak lapangan kerja formal hilang, ekonomi informal membengkak, dan jutaan warga memilih migrasi keluar negeri sebagai jalan bertahan hidup.

Bagi Indonesia, kisah Venezuela seharusnya menjadi cermin, bukan sekadar berita luar negeri. Indonesia memang lebih beragam secara ekonomi, tetapi godaan untuk kembali mengandalkan sektor ekstraktif, baik mineral, batu bara, maupun migas, selalu muncul ketika harga komoditas naik. Ketergantungan berlebihan pada sumber daya alam, tanpa industrialisasi dan penguatan sektor produktif, ialah resep klasik menuju jebakan yang sama.

Hilirisasi tanpa reformasi institusi, misalnya, berisiko menjadi ekstraksi versi baru. Venezuela mengajarkan bahwa kekayaan alam bukan jaminan kesejahteraan. Tanpa tata kelola yang kuat, diversifikasi ekonomi, dan institusi yang kredibel, sumber daya justru berubah menjadi kutukan. Indonesia masih memiliki waktu dan pilihan untuk tidak mengulangi kesalahan itu. Pertanyaannya, apakah kita mau belajar sebelum terlambat?