Perlu Solidaritas dari Rakyat dan Pemerintah Indonesia bagi Ukraina

DI saat perhatian dunia terpusat pada serangan brutal Israel ke Jalur Gaza, Palestina, serta perhatian masyarakat Indonesia terbelah akibat krisis pengungsi Rohingya di Aceh dan semakin dekat pemilihan umum 2024, pada 29 Desember 2023, Rusia melancarkan serangan yang kembali membabi buta ke wilayah Ukraina, mulai dari ibu kota Kyiv sampai kota di Ukraina Barat, Lviv. Ratusan misil dan rudal balistik, bersamaan dengan pesawat nirawak Shaheed, diluncurkan menuju target-target sipil. 

Puluhan warga sipil terbunuh dan ratusan luka-luka akibat serangan terbesar sejak invasi skala-penuh Rusia sejak tanggal 24 Februari 2022. Pusat perbelanjaan, rumah sakit, sekolah, stasiun kereta bawah tanah, serta kawasan permukiman tidak lepas dari sasaran serangan Rusia tersebut. Kondisi terakhir ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh melupakan masih berjalan invasi Rusia ke wilayah kedaulatan Ukraina sejak 2014, walaupun banyak tragedi lain juga terjadi di penjuru dunia.

Penulis, dan beberapa tokoh masyarakat sipil di Indonesia, berkesempatan mengunjungi Ukraina selama 10 hari, sejak 9 sampai 20 Desember, hanya kurang lebih sepekan sebelum serangan massif tersebut terjadi. Ada beberapa pelajaran yang bisa diambil dari kunjungan serta dari berlanjutnya serangan tersebut. Pertama, masyarakat dunia, terutama Indonesia, perlu diingatkan bahwa kekejaman dan serangan Rusia ke wilayah Ukraina belum berhenti dan cenderung semakin parah di musim dingin serta menjelang Natal dan Tahun Baru. Bahkan saat penulis dan rombongan berada di Kyiv, serangan udara Rusia terus terjadi. 

Penulis harus berkali-kali masuk ke shelter (tempat berlindung) akibat serangan pesawat nirawak, rudal balistik, dan potensi serangan dari pesawat pengebom milik Rusia. Serangan berkali-kali dilakukan menjelang tengah malam (sekitar pukul 23.00-24.00) atau dini hari (sekitar pukul 03.00) dengan tujuan membuat warga Ukraina menjadi lelah secara fisik dan mental. Apalagi, serangan semacam ini sudah berlangsung selama nyaris 2 tahun. Selain itu, terkadang dalam sekali serangan, seperti yang terjadi pada 15-16 Desember, serangan berlangsung sampai 4-5 jam, sehingga warga terpaksa menghabiskan waktu di dalam shelter semalaman di tengah ketakutan. 

Parahnya lagi, sebagian warga Ukraina sudah sampai pada taraf pasrah dengan keadaan dan terus berkegiatan di bawah serangan udara Rusia. Menurut Syekh Aider Rustemov yang sempat berdialog dengan rombongan penulis dari dalam shelter, masyarakat Ukraina tidak bisa terus membiarkan teror psikologis Rusia mengganggu pekerjaan dan kehidupan sehari-hari mereka. Sebagai seorang mufti umat Islam Krimea, Syekh Aider bahkan sempat berkata, menyerahkan diri dan nasib kepada kehendak Allah sambil berharap ada dukungan dari masyarakat seluruh dunia. 

Kunjungan penulis dan rombongan menemukan bahwa kehancuran yang terjadi di Ukraina seperti Borodyanka dan Irpin, pembunuhan massal dan kekejaman pasukan Rusia seperti yang terjadi di Bucha, penculikan dan adopsi paksa anak-anak Ukraina yang dilakukan pemerintah Rusia, opresi dan pelanggaran hak asasi serta hak beragama di Krimea, dan serangan rutin yang dilakukan sejak Februari 2022 (bahkan sejak Februari 2014), telah menjadikan negara yang awalnya damai dan hidup normal menjadi penuh ketakutan dan kebencian terhadap penjajah dan penyerangnya. 

Kedua, diperlukan solidaritas dan dukungan dari masyarakat Indonesia bagi masyarakat Ukraina. Tentu, secara praktis, masyarakat Ukraina membutuhkan dukungan militer untuk mempertahankan diri mereka dari serangan Rusia. Dalam konteks ini, masyarakat Indonesia mungkin tidak bisa membantu banyak hal. Namun, dukungan terhadap masyarakat Ukraina tidak harus berupa dukungan militer. Kunjungan rombongan penulis dan pertemuan dengan banyak elemen masyarakat, termasuk para penyintas dan bekas tawanan perang menunjukkan bahwa dukungan minimal yang mereka harapkan ialah dukungan moral. 

Mereka sangat mengapresiasi kunjungan rombongan dari Indonesia dan mengharapkan ada komunikasi serta jalinan persahabatan dengan masyarakat Indonesia. Selain itu, mereka mengharapkan masyarakat Indonesia tidak menerima mentah-mentah propaganda Rusia yang seakan menghilangkan aspek kemanusiaan dalam diri kita dan menghapus empati serta solidaritas yang harusnya kita berikan pada warga yang terjajah dan menderita. 

Selain itu, dalam pertemuan rombongan penulis dengan beberapa lembaga swadaya masyarakat di Ukraina, mereka mengelola dana kemanusiaan yang digunakan untuk memperbaiki rumah, memberikan bantuan pangan dan obat-obatan, serta berupaya menormalisasi kehidupan sehari-hari masyarakat Ukraina. Apalagi, masyarakat Indonesia terbukti merupakan warga dunia paling dermawan selama 6 tahun berturut-turut berdasarkan World Giving Index dari Charities Aid Foundation. Tentu tidak sulit bagi masyarakat kita untuk menyisihkan sebagian rezekinya bagi warga dunia lain yang membutuhkan, mulai dari warga Gaza, Palestina, Rohingya, dan tentu saja warga Ukraina. 

Terakhir, walaupun selama ini hanya bermain aman dan cenderung bersembunyi di balik logika netralitas dan ketidakinginannya terlibat dalam krisis yang melibatkan negara besar seperti Rusia, pemerintah Indonesia perlu melihat ulang komitmen konstitusional kita soal menghilangkan penjajahan dari muka bumi. Konsistensi pemerintah Indonesia tentu sangat diharapkan dalam konteks pemihakan pada negara yang tertindas dan diserang. Misalnya, pemerintah Indonesia secara tegas menolak mengakui Krimea sebagai bagian dari Rusia di 2014, tetapi sampai detik ini menolak untuk terlibat dalam Platform Krimea yang mendorong pengembalian Krimea sebagai wilayah kedaulatan Ukraina. 

Pemerintah Indonesia juga belum konsisten dalam dukungannya bagi perdamaian sebagaimana terlihat dalam ketiadaan kelanjutan dari kunjungan Presiden Joko Widodo ke Kyiv dan Moskow tahun lalu. Bahkan, posisi pemerintah Indonesia dipertanyakan banyak pihak di Ukraina, termasuk Majelis Krimea yang ditemui oleh rombongan penulis, akibat usulan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto soal zona demiliterisasi dan referendum, saat berpidato di Shangri-La Dialogue. 

Sebagai pemimpin Negara-Negara Selatan dan salah satu pemimpin negara berkekuatan menengah, Indonesia memiliki tanggung jawab moral untuk ikut berkontribusi aktif menjaga tatanan dunia yang berdasarkan aturan, damai, dan bebas dari ancaman ketakutan akibat serangan dari negara besar. Oleh karenanya, sudah saatnya masyarakat dan pemerintah Indonesia bersikap konsisten berdasarkan prinsip serta nilai konstitusi kita, dan bukan berdasarkan pertimbangan pragmatis belaka, untuk meminta dan menekan negara agresor baik Israel di Gaza Palestina maupun Rusia di Ukraina agar berhenti menyerang. Pemerintah bisa mengikuti cara Afrika Selatan dengan mengajukan Rusia (dan juga Israel) ke Mahkamah Internasional, maupun dengan cara menggalang kekuatan negara-negara menengah seperti Turki, Australia, Meksiko, serta Korea Selatan, untuk bersama-sama menekan negara-negara agresor ini di forum internasional.