Reformasi TNI dan Pj Kepala Daerah

KEKHAWATIRAN terhadap pengaruh habisnya masa jabatan kepala daerah (gubernur dan bupati/wali kota) pada 2022 dan 2023 terhadap reformasi TNI akhirnya menjadi kenyataan. Kekhawatiran itu mulanya terdeteksi beberapa bulan sebelumnya melalui narasi dari salah seorang anggota DPR Komisi II, bahwa tidak ada regulasi yang melarang anggota TNI-Polri untuk menjadi penjabat (Pj) kepala daerah.

Kekhawatiran tersebut kemudian menjadi kenyataan setelah penunjukan Kepala BIN Daerah (Kabinda) Sulteng, salah seorang TNI aktif, sebagai Pj Bupati Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, berdasarkan Keputusan Mendagri (Kepmendagri) No 113.81-1164 tahun 2022 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Seram Bagian Barat, Maluku.

Kebijakan itu mendapat sorotan publik dan mendapat kritik dari pelbagai elemen masyarakat sipil. Setara Institute dalam siaran pers pada 25 Mei 2022 menyatakan penunjukan anggota TNI aktif sebagai Pj Bupati Seram Bagian Barat itu kembali memperpanjang kebijakan-kebijakan penempatan anggota TNI aktif pada jabatan sipil di luar ketentuan UU TNI pada masa pemerintahan Jokowi. Kebijakan itu menggambarkan keengganan pemerintah dalam pelaksanaan reformasi TNI-Polri serta secara khusus pelaksanaan amanat peraturan perundang-undangan.

Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) untuk Reformasi Sektor Keamanan (RSK), yang terdiri dari YLBHI, LBH Jakarta, Imparsial, Kontras, Setara Institute, PBHI Nasional, hingga Amnesty International mendesak Mendagri Tito Karnavian membatalkan penunjukan Brigjen TNI Andi Chandra sebagai Pj Bupati Seram Bagian Barat.

Sorotan KMS tersebut paling tidak dalam dua hal. Pertama, memandang penunjukan Kepala BIN Sulawesi Tengah itu sebagai bentuk dari dwifungsi TNI serta pengkhianatan profesionalisme militer. Kedua, dalam hal proses hukum jika yang bersangkutan tersangkut kasus hukum. Di satu sisi, yang bersangkutan ialah personel TNI. Di sisi lain yang bersangkutan mengisi jabatan sipil. Personel TNI hanya dapat diproses lewat peradilan militer yang tertuang dalam UU No 31/1997 tentang Peradilan Militer. Sistem peradilan militer itu telah lama disorot lantaran memiliki catatan akuntabilitas dan transparansi ketika terlibat dengan persoalan hukum pidana.

Telah eksplisit

Tap MPR No 6/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri, pada konsiderans huruf d telah, mengingatkan peran sosial politik dalam dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menyebabkan terjadinya penyimpangan peran dan fungsi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara RI yang berakibat tidak berkembangnya sendi-sendi demokrasi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Konsiderans itu tentu tidak muncul begitu saja. Terdapat perjalanan panjang yang terekam di dalamnya, terutama masa Orba. Pemerintah seharusnya paham soal itu.

Penunjukan itu tentu mengulang kembali persoalan lama yang belum kunjung dipatuhi pemerintah, yakni penempatan anggota TNI aktif pada jabatan sipil di luar ketentuan UU No 34/2004 tentang TNI (UU TNI), sebagaimana temuan dalam catatan kinerja Reformasi TNI, yang disusun Setara Institute beberapa tahun terakhir. Itu termasuk penempatan anggota TNI aktif sebagai komisaris pada beberapa perusahaan BUMN.

Penunjukan anggota TNI aktif sebagai Pj Bupati Seram Bagian Barat tersebut secara eksplisit bertentangan dengan UU No 34/ 2004 tentang TNI (UU TNI). Jabatan Pj kepala daerah itu tidak termasuk jabatan sipil yang dikecualikan sebagaimana diatur pada Pasal 47 ayat (2) UU TNI sehingga ketentuan yang berlaku harusnya Pasal 47 ayat (1) bahwa prajurit TNI itu terlebih dahulu mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan untuk menduduki Pj kepala daerah. Ketentuan tersebut juga kembali ditegaskan dalam Putusan MK No 15/PUU-XX/2022 [3.13.3].

Pendapat yang menyatakan anggota TNI-Polri aktif dapat menduduki jabatan Pj kepala daerah sepanjang telah diberi jabatan pimpinan tinggi ialah keliru. Putusan MK No 15/PUU-XX/2022 secara tegas menyatakan pengisian jabatan pimpinan tinggi yang dapat diisi prajurit TNI dan anggota Polri setelah mengundurkan diri dari dinas aktif apabila dibutuhkan dan sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan melalui proses secara terbuka dan kompetitif. Dengan demikian, sebelum menduduki Pj kepala daerah, anggota TNI-Polri aktif itu justru telah mengundurkan diri dari dinas aktif terlebih dahulu untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi.

Keberulangan

Penunjukan itu juga mencerminkan keberulangan model-model regresi reformasi TNI. Tepatnya, pada bagian penempatan anggota TNI di jabatan sipil di luar ketentuan UU TNI. Keberulangan itu cenderung mencerminkan belum seriusnya baik TNI maupun pemerintah dan DPR dalam mengarusutamakan agenda-agenda reformasi TNI. Jika kebijakan-kebijakan demikian dibiarkan, pelbagai jabatan sipil akan semakin banyak diduduki anggota TNI-Polri aktif. Reformasi TNI-Polri pun akan sampai pada titik nadirnya.

Selain itu, dalam konteks reformasi TNI-Polri, penunjukan anggota TNI aktif sebagai Pj Bupati Seram Bagian Barat semakin mencerminkan bahwa pemerintahan sipil masih memberi ruang untuk menarik kembali TNI-Polri di pelbagai ranah sipil. Padahal, pasca-Orba, semangat reformasi telah mengembalikan duo alat negara itu ke tupoksi utama mereka, TNI sebagai alat pertahanan dan Polri sebagai alat keamanan serta institusi penegak hukum.

Dalam Catatan Kinerja Reformasi TNI 2021, Setara Institute telah mengingatkan agar Presiden, DPR, serta para menteri dan pimpinan lembaga tidak menggoda dan memastikan profesionalitas TNI dengan tidak memberikan jabatan-jabatan tertentu di luar jabatan sipil yang dikecualikan UU TNI. Reformasi TNI harus berjalan dua arah, atau timbal balik: TNI fokus melakukan reformasi dan presiden/DPR/politikus sipil wajib menjaga proses reformasi itu berjalan sesuai dengan mandat konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Untuk memastikan profesionalitas TNI, perlu mempertimbangkan pembatalan wacana pengisian Pj kepala daerah oleh anggota TNI (dan Polri) aktif untuk mengisi pos-pos kepala daerah yang kosong karena masa jabatan kepala daerah habis pada 2022 dan 2023. Presiden Jokowi pun perlu turun tangan memastikan para menteri untuk tidak mengulangi kebijakan serupa. Penunjukan anggota TNI aktif sebagai Pj Bupati Seram Bagian Barat dapat menjadi pintu pembuka untuk kebijakan serupa.

Kadangkala, pemerintah dan DPR terlalu sibuk membela diri atas kebijakan atau wacana kebijakan yang mereka lakukan dengan dalih tujuannya baik, relevansi, atau atas dasar kebutuhan. Padahal, tindakan mereka itu tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada. Lebih dari itu, pejabat itu seakan lupa asal muasal mengapa aturan perundang-undangan memuat ketentuan larangan atau pembatasan itu.