Egoisme Arab dan Nasib Palestina

LANGKAH berani tapi egoistis Uni Emirat Arab (UEA) dan Bahrain untuk melakukan perjanjian ‘normalisasi’ dengan Israel cukup mengejutkan. Selama sekitar tiga dekade ini, negara-negara Arab cukup kompak dalam sikap mereka terhadap Israel.

Sikap mereka terhadap Israel selalu dikaitkan dengan nasib Palestina. Nasib Palestina hampir selalu jadi pertimbangan penting dalam keputusan besar negara-negara Arab terhadap Israel selama ini.

Langkah kedua negara untuk melakukan proses normalisasi dengan Israel telah mengubah pakem itu. Langkah ini, baik secara langsung maupun tidak, jelas memecah barisan negara-negara Arab dalam menyikapi Israel. Hal itu menunjukkan keberanian sekaligus kenekatan negara ini untuk mengambil langkah berbeda dalam berhubungan dengan Israel.

Sebagaimana luas diberitakan, UEA dan Bahrain telah menandatangani perjanjian ‘normalisasi’ itu pada 15 September ini, di Gedung Putih, dalam sebuah acara resmi dan disorot kamera.

UEA dan Bahrain sepertinya cukup yakin bahwa langkah unilateral mereka itu tidak akan membuat mereka terkucil dalam pergaulan negara-negara Arab sebagaimana yang dialami Mesir pada 1979 dengan menandatangani perjanjian Camp David. Saat itu, Mesir diusir dari Liga Arab dan markas besar organisasi itu pun dipindah dari ibu kota negara itu.

Faktanya, keyakinan itu benar adanya. Pertemuan darurat menteri luar negeri Liga Arab untuk merespons situasi itu tidak mengeluarkan satu kata kecaman pun terhadap langkah egoistis ini.

Alih-alih melakukan kecaman terhadap langkah sendiri UEABahrain, kebanyakan pandangan para pemimpin Liga Arab bahkan menegaskan secara tidak langsung bahwa sikap itu benar. Langkah itu dianggap hak UEA sebagai negara berdaulat untuk menentukan politik luar negeri mereka secara mandiri.

Jika pemimpin Liga Arab, yang tujuan organisasi ini didirikan untuk membangun kebersamaan Arab, saja sudah sedemikian, bisa dikatakan bahwa persatuan Arab untuk memperjuangkan Palestina kini tinggal ilusi belaka. Yang ada adalah keterpecahan negara-negara Arab dalam berhubungan dengan Israel. Tren kuat di bawah karpet dari negara- negara Arab adalah melakukan normalisasi terhadap Israel.

Fakta bahwa Israel adalah negara paling maju di Timur Tengah dalam banyak bidang sulit dimungkiri. Oleh karena itu, kedua negara Teluk itu, dan mungkin disusul sejumlah negara lain, mulai bersikap realistis dalam berhubungan dengan Israel. Sudan barangkali akan segera menyusul.

Pertemuan pemimpin Sudan, Abdul Fatah Burhan, dan PM Israel Benjamin Netanyahu di Uganda awal Februari tahun ini menunjukkan indikasi kuat ke arah itu.

Netanyahu bahkan menyatakan kedua pemimpin sudah bersepakat untuk melakukan normalisasi hubungan. Pengumuman resmi normalisasi ini sepertinya tinggal menunggu waktu. Sekitar 7-8 negara Arab lain terutama di Teluk sepertinya juga mengarah kepada hal yang sama.

Nasib Palestina

Penulis berpendapat normalisasi hubungan dengan Israel itu baikbaik saja. Idealnya, Israel, Palestina, dan negara-negara lain di Timur Tengah hidup rukun, berdampingan, bekerja sama, dan saling mendukung bagi keamanan, kemakmuran, dan kemajuan bersama kawasan itu. Mereka sebenarnya saling membutuhkan satu sama lain. Mereka bisa membangun kawasan itu dengan lebih baik bersama-sama.

Potensi kemajuan dan kemakmuran kawasan ini luar biasa. Bayangkan seandainya kekuatan modal negara- negara Arab Teluk, tenaga kerja melimpah, baik tenaga biasa maupun skill tinggi dari Mesir, Suriah, Maroko, dll; kemampuan teknologi Israel, Iran dan Turki; dan potensi alam kawasan itu dikombinasikan untuk kemakmuran dan kemajuan kawasan. Kawasan ini bisa melesat melampaui kawasan mana pun.

Persoalannya terletak pada nasib Palestina jika negara-negara Arab melakukan langkah-langkah unilateral normalisasi semacam ini tanpa koordinasi dengan yang lain. Persoalan Palestina makin terabaikan. Harus diakui, sikap Palestina memang kurang aktif dalam mencari terobosan melalui perundingan. Mereka lebih banyak ‘reaktif’. Penulis benar-benar khawatir persoalan

Palestina tidak terselesaikan dan mereka makin terkucil dalam pergaulan di kawasan. Mencermati pertemuan menteri luar negeri Liga Arab beberapa hari lalu saja itu, kita mudah mengambil kesimpulan bahwa Palestina saat ini makin tak dihargai negara-negara Arab.

Permohonan Palestina untuk mengecam tindakan unilateral UEA sama sekali tidak digubris dan para pemimpin Arab lebih antusias berbicara persoalan lain seperti masalah intervensi Iran dan Turki di negaranegara Arab. Padahal, agenda forum itu adalah menyikapi sikap UEA yang melakukan normalisasi dengan Israel secara unilateral.

Palestina juga harus menyadari realitas baru ini dan membangun strategi perjuangan yang cukup masuk akal dan realistis. Semakin menunda-nunda proses perdamaian maka semakin kecil pula peluang mereka mewujudkan negara Palestina merdeka, dengan kriteria yang diinginkan. Secara de facto banyak wilayah Palestina yang terus terkurangi karena perluasan permukiman warga Israel di banyak sekali front.

Secara de facto, dukungan yang serius dari negara-negara Arab terhadap perjuangan mereka juga makin mengecil. Sampai saat ini, keterpecahan internal Palestina juga belum bisa diselesaikan dengan baik. Dualitas ‘pemerintahan’ Palestina atau bahkan lebih masih merupakan realitas di lapangan.

Dukungan kuat dari banyak negara muslim dari luar kawasan itu bisa jadi tidak berarti apa-apa jika situasi di internal Palestina dan negara- negara Arab tidak mengalami perbaikan. Setelah mencermati situasi sekarang, penulis bisa mengatakan bahwa nasib perjuangan Palestina benar-benar wallahu a’lam.