SUARA DAERAH (IV) Perlu Satu Badan Terpadu Kelola Perbatasan

Kondisi di perbatasan sudah jauh berubah ketimbang sewaktu kami menjadi kepala daerah pada 2008. Infrastruktur sudah banyak terbangun.

Kita lihat saja wajah Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Entikong, Sanggau, Kalimantan Barat. Juga Badau, Aruk, dan mudah-mudahan pada tahun ini Jagoi Babang dan Jasa.

Yang dibutuhkan lebih pada penguatan fungsi pengelolaan perbatasan karena salah satu kendalanya ialah koordinasi.

Perlu ada badan yang totally berwenang menangani semua urusan kawasan perbatasan. Pengelolaannya harus terpadu, satu pintu, dan melibatkan pemerintah daerah. Selama ini masih terpecah-pecah. Urusan imigrasi, karantina, kepabeanan, dan kepolisian masih sendiri-sendiri.

Lalu, ada persoalan infrastruktur, kondisi geografis, dan luasnya wilayah perbatasan. Bayangkan, aparat keamanan butuh waktu berhari-hari untuk menjangkau satu titik pengamanan ke titik lain yang hanya berjarak 15 km. Kalau jalan paralel sudah jadi, jarak itu bisa ditempuh dalam hitungan menit.(AR/N-1)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Ricky