Sekda Jateng Ancam Bawa Aparat Hukum ke Klaten

PEMERINTAHAN di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, dipastikan tidak ada masalah. Apa­lagi, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menunjuk Wakil Bupati Sri Mulyani sebagai pelaksana tugas (plt) bupati.

“Saya tegaskan, sudah clear (tidak ada masalah) tentang pemerintahan di Klaten,” kata Sekda Jateng Sri Puryono saat mewakili Gubernur Jateng Ganjar Pranowo memberikan pengarahan di depan pejabat Pemkab Klaten di Ruang B-2 Setda Klaten, kemarin.

Terkait dengan pengukuhan dan pelantikan pejabat struktural dan fungsional umum di lingkungan Pemkab Klaten, Puryono memastikan itu segera dilakukan.

Bahkan, pelantikan hanya tinggal menunggu persetujuan Mendagri. “Jadi, pengukuh­an dan pelantikan itu tinggal menunggu persetujuan Mendagri. Karena itu, pejabat pemerintah kabupaten di­minta tidak pergi keluar kota. Juga, telepon seluler (ponsel) jangan dimatikan,” pintanya.

Dia menambahkan jajaran aparatur sipil negara (ASN) di Klaten juga harus memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, yaitu mudah, cepat, murah, dan dapat dipertangjawabkan.

Kalau pelayanan jelek, kata Puryono, aparat pemerintah kabupaten dicemooh dan dimarahi masyarakat. Namun, jika pelayanan baik dan nyaman, publik senang dan akan mendukung program kegiatan pemerintah.

Selain itu, lanjut dia, pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) diminta loyal kepada kepemimpinan Sri Mulyani selaku plt bupati. “Kalau dalam perjalanan pemerintahan sekarang masih ada intrik atau kelompok, saya akan turun lagi dengan membawa aparat penegak hukum. Kami berharap Klaten berjaya seperti era kepemimpinan bupati-bupati sebelumnya,” kata dia.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (30/12/2016) menangkap Bupati Klaten Sri Hartini terkait dengan dugaan suap dalam mutasi jabatan di Pemkab Klaten. Kemendagri kemudian menunjuk Wakil Bupati Sri Mulyani menjadi plt bupati.

Plt Bupati Sri Mulyani bertekad untuk membangun komunikasi yang baik dengan seluruh jajaran SKPD di Pemkab Klaten. Dia juga bertekad untuk menjaga pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Untuk itu, transparansi dalam segala hal akan dilakukan. (JS/N-1)