BI NTT Siapkan Uang Tunai Rp1,7 Triliun untuk Kebutuhan selama Ramadan dan Idul Fitri

KANTOR Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menyiapkan uang layak edar sebesar Rp1,7 triliun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama periode Ramadan dan Idul Fitri (RAFI) 2026.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, Adidoyo Prakoso mengatakan penyediaan uang tunai tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idul Fitri (Serambi) 2026 yang digelar secara nasional.

“Bank Indonesia berkomitmen menjaga ketersediaan uang Rupiah dalam jumlah yang cukup, pecahan yang sesuai, dan kondisi yang layak edar selama Ramadan dan Idul Fitri,” ujarnya, Sabtu (14/2).

Baca juga : BI Siapkan Rp4,5 T Uang Layak Edar di Sulsel Selama Ramadan dan Idulfitri 2026

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, BI NTT menyediakan sejumlah layanan penukaran uang, yakni layanan kas ritel di rumah ibadah pada 23-27 Februari 2026, layanan kas terpadu bersama perbankan di area Hypermart Bundaran Tirosa pada 2-4 Maret 2026, serta layanan kas perbankan melalui bank-bank yang bekerja sama pada 9-10 Maret 2026.

Selain itu, tersedia pula layanan mitra kerja di sejumlah instansi strategis pada 5-10 Maret 2026 dan layanan tematik “Susur Pantai” di Pantai Warna Oesapa dan Pasar Ikan Oeba pada 5 dan 9 Maret 2026.

Memasuki tahun kelima pelaksanaan secara nasional, SERAMBI 2026 mengusung tema “Rupiah Memberi Makna di Bulan Penuh Berkah” sebagai wujud komitmen Bank Indonesia dalam memastikan distribusi uang Rupiah berjalan lancar di seluruh wilayah NKRI, termasuk di NTT.

Menurut Adidoyo, masyarakat yang ingin melakukan penukaran uang di mobil kas keliling maupun loket perbankan diwajibkan melakukan pemesanan terlebih dahulu melalui aplikasi PINTAR pada laman pintar.bi.go.id guna memastikan proses penukaran berjalan tertib, efisien, dan tepat sasaran
.
Melalui langkah tersebut, BI NTT berharap kebutuhan uang tunai masyarakat selama Ramadan dan Idul Fitri dapat terpenuhi secara optimal sekaligus menjaga kelancaran sistem pembayaran di wilayah Nusa Tenggara Timur. (H-2)