Tutup 2025, Lombok Timur Catat PAD Tertinggi

PEMERINTAH Kabupaten Lombok Timur menutup tahun 2025 dengan sejumlah capaian strategis. Salah satunya ialah mencatatkan sejarah baru dalam pengelolaan pendapatan sli daerah (PAD). Dalam 10 tahun terakhir, realisasi PAD tertinggi terjadi pada 2025 dengan capaian mendekati 99% dari target.

Menurut Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur, Muhammad Juaini Taofik, capaian tersebut tidak lepas dari penerapan digitalisasi dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah. Wajib pajak kini dapat membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara daring melalui berbagai platform digital.

"Banyak wajib pajak yang tinggal di luar daerah seperti Mataram, Bali, bahkan Jakarta tetap bisa membayar PBB secara online, termasuk melalui marketplace seperti Tokopedia. Digitalisasi inilah yang berdampak signifikan pada peningkatan PAD," katanya.

Baca juga : Badan Bahasa Kerja Sama Tingkatkan Literasi dengan 11 Kepala Daerah di NTB 

Pihaknya juga  mulai menyerahkan ribuan Surat Keputusan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). "Alhamdulillah, Pak Bupati bersama Wakil dan seluruh kepala OPD menyerahkan SK PPPK kepada 10.998 personel yang terbagi dalam tiga klaster, yakni guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis lain," ujar Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur, Muhammad Juaini Taofik.

Bupati Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Haerul Warisin meminta kepada para PPPK paruh waktu untuk tetap menjaga disiplin dan kinerja serta loyal pada pimpinan untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. "Tolong layani masyarakat dengan senyum, dengan baik. Kalau tidak bisa, bukan masyarakat yang sepatutnya disalahkan, cukup berikan dengan cara atau cukup dengan senyum saja," kata Haerul Warisin di Lombok Timur, Rabu (31/12).

Selain itu, pelaksanaan APBD Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2025 juga berjalan normal dan sesuai harapan pemerintah pusat. Berdasarkan laporan realisasi anggaran per 31 Desember 2025, pendapatan daerah tercatat telah mencapai 99% dan belanja daerah mencapai 98%.

"Ini berarti arahan Menteri Dalam Negeri untuk menyeimbangkan realisasi pendapatan dan belanja daerah sudah terpenuhi di Lombok Timur. Adapun sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) hanya sekitar satu persen," jelasnya. (Ant/I-2)