Prioritas Tanggap Darurat adalah Selamatkan Korban Gempa

PRESIDEN Joko Widodo menegaskan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk terus melakukan pencarian dan penyelamatan korban.

Kepala BNPB Willem Rampangilei mengatakan, sesuai arahan Jokowi sejak Kamis (8/12) pagi, pencarian dan penyelamatan korban masih terus dilakukan. Pencarian dilakukan tiga tim SAR dengan fokus ruko Merdu, Bandar Dua, dan mobile.

"Prioritas tanggap darurat sesuai arahan Presiden adalah pencarian dan penyelamatan korban. Upaya ini dipimpin oleh Basarnas dengan dukungan TNI, Polri, BPBD, dan relawan," kata Willem lewat keterangan pers, Kamis (8/12).

Willem melanjutkan, Presiden Jokowi juga meminta BNPB, kementerian, lembaga terkait, dan pemerintah daerah melakukan pendampingan dan pemberian bantuan selama masa tanggap darurat dan pemulihan.

Sementara itu, Kepala Staf Presiden Teten Masduki juga mengatakan Presiden Jokowi meminta pengurusan korban ditangani sebaik-baiknya.

Untuk mempercepat penanganan darurat, BNPB mengirimkan bantuan logistik dan peralatan ke Pidie Jaya dengan menggunakan pesawat Hercules TNI-AU dan pesawat cargo dari Lanud Halim Perdanakusuma ke Bandara Blang Bintang.

Bantuan senilai Rp3,5 miliar berupa tenda pengungsi 20 peti, genset 2.800 watt 30 unit, velbed 100 unit, tenda gulung 1.000 unit, lauk-pauk, tikar, peralatan dapur, selimut dan lainnya.

Hari ini, Jumat (9/12), rencananya juga akan diterbangkan kembali bantuan logistik dan peralatan ke Aceh.

Willem menyebut, hingga saat ini, total jumlah pengungsi akibat bencana gempa mencapai 11.142 jiwa. Mereka tersebar di rumah-rumah saudara atau kerabatnya dan di 28 titik pos pengungsian.

Pendirian dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi para pengungsi, lanjutnya, terus ditingkatkan dengan mendirikan pos dapur umum, pos kesehatan, dan dukungan sanitasi.

Terkait kebutuhan peralatan, Kemen-PU telah mengerahkan empat tangki air, 70 hidran umum, 80 MCK mobile, alat berat (loader, stonebreaker, dan eskavator) dan sebagainya.

"Kementerian PU juga akan melakukan audit bangunan fasilitas umum seperti sekolah dan tempat ibadah.” jelas Willem. (MTVN/OL-3)