2026, Pemkot Bogor Targetkan Setop Operasi 1.940 Angkot Uzur

PEMERINTAH Kota Bogor mengeklaim konsisten dalam hal penataan angkutan umum, khususnya angkutan kota. Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Bogor, Sujatmiko Baliarto, mengatakan jajarannya siap menjalani arahan dari Menteri Perhubungan dan Wali Kota Bogor. 

"Penataan angkutan umum tetap konsisten jalan terus. 2026 sesuai hasil perhitungan ada 1.940 kendaraan yang umur teknisnya telah melampaui, dan disetop dari layanan di jalan. Kita konsisten melaksanakan Perda Nomor 8 Tahun 2023," kata Sujatmiko dalam keterangan tertulis.

Karena semangat Dishub dalam momentum ini adalah hadir melayani sepenuh hati pengabdian tanpa batas. "Sehingga akhir pekan kita akan perkuat dengan petugas. Perparkiran juga akan kita buat agar masyarakat nyaman, PAD meningkat," ucapnya.

Baca juga : Polisi Lakukan Pengalihan Arus Lalu Lintas Imbas Demo Buruh di DPR RI

Sebelumnya, Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim,menegaskan Kota Bogor terus konsisten melakukan transformasi angkutan umum. Hal itu sejalan dengan arahan Menteri Perhubungan (Menhub), Dudy Purwagandhi, yang dibacakan dalam Upacara Hari Perhubungan Nasional Tingkat Kota Bogor Tahun 2025 di Plaza Balai Kota Bogor, Rabu (24/9) lalu.

Saat memimpin upacara tingkat kota, Wali Kota Bogor memastikan agar seluruh jajaran Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor selalu hadir dan aktif di titik rawan kemacetan. Dalam penataan angkutan kota, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor konsisten melaksanakan rerouting, konversi, dan reduksi angkutan kota sesuai kaidah regulasi atau aturan yang berlaku.

"Di titik rawan kemacetan dan hari libur, petugas di lapangan harus hadir, karena volume kendaraan cenderung meningkat. Perkuat kehadiran Dishub saat ada kunjungan dari wisatawan dengan memastikan kelancaran, keamanan, dan kenyamanan berlalu lintas dengan berkolaborasi bersama jajaran lalu lintas dengan TNI-Polri," tuturnya. 

Baca juga : Rekayasa Lalu Lintas saat Jakarta International Marathon 2025, Ini Rutenya

Untuk transportasi angkutan kota, penegakan aturan harus dilakukan secara konsisten. Pembenahan harus dipastikan terus berlanjut untuk masa depan transportasi yang lebih baik yang berimbas pada kesejahteraan masyarakat Selain itu, pola manajemen rekayasa lalu lintas juga diperkuat dengan kolaborasi dan inovasi untuk memecah kemacetan menjadi "Bogor Lancar". Marka jalan, rambu-rambu akan diperbaiki dan ditambah, CCTV akan diperbanyak yang tujuannya untuk Bogor Lancar.

"Karena kemacetan itu berdampak pada inefisiensi. Di sana ada pemborosan bahan bakar, waktu lebih banyak terbuang yang bisa berdampak pada hilangnya kesempatan-kesempatan yang dimiliki masyarakat untuk maju dan berkembang," tukasnya.

Terakhir, untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan serta potensi PAD, Kadishub Kota Bogor, Sujatmiko Baliarto, juga diminta untuk membuat sistem manajemen perparkiran yang dapat mendongkrak PAD.(M-2)