UMK Karawang Tinggi, PHK Membayang

DENGAN disepakatinya upah minimum kabupaten (UMK) 2017 sebesar Rp3.605.272, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, menjadi daerah dengan UMK tertinggi di Indonesia. Hal itu dinilai berat bagi sejumlah perusahaan yang bergerak di sektor industri tekstil dan sandang kulit (TSK).

Karena itu, General Manager PT Beesco Indonesia, Asep Agustian, menyebutkan pihaknya akan secepatnya merumahkan sejumlah karyawan sebagai solusi untuk mempertahankan perusahaan. "Kita masih melakukan penghitungan. Pengurangannya nggak nyampe ribuan, cuma ratusan orang," ungkap Asep kepada Media Indonesia, kemarin (Selasa, 22/11).

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jabar, Ferry Sofwan, mengiakan UMK Karawang merupakan yang tertinggi di Jabar. Sebaliknya UMK terendah ialah di Pa-ngandaran dengan nilai Rp1.433.901. "Upah rata-rata di Jabar mencapai Rp2,3 juta," kata Ferry.

Kenaikan UMK itu mengacu pada PP No 78 Tahun 2015 sehingga formulasinya sudah ditetapkan, yakni kenaikan sebesar 8,25% dari UMK 2016. Pemkab/pemkot diperkenankan untuk memberlakukan upah sektoral untuk perusahaan yang memiliki kemampuan membayar upah di atas UMK. "Tapi harus disepakati secara bipartit," katanya.

Menurut Ferry, perusahaan masih memiliki banyak waktu jika penetapan itu dirasa tidak menguntungkan. Terlebih, penetapan UMK itu akan mulai berlaku pada 1 Januari 2017. "Perusahaan didorong untuk mempersiapkan struktur skala upah," katanya.

Dalam menanggapi kenaikan UMK 2017 itu, sejumlah kelompok buruh di Jabar masih berkeras agar penetapan UMK 2017 tidak mengacu pada PP 78/2015 karena tidak berpihak pada kelompok buruh. Buruh mengaku akan meminta DPRD provinsi untuk melakukan hak interpelasi.

Buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja (FSP) Kimia, Energi, dan Pertambangan (KEP) SPSI Kabupaten Bandung Barat juga mengancam akan melakukan gugatan ke PTUN. Buruh di Kota Cimahi mengancam akan melakukan gerakan mogok kerja massal. Sebaliknya, UMK 2017 sebesar Rp2.376.558 diterima kalangan buruh di Kabupaten Sukabumi.

Sementara itu, buruh di Jawa Timur yang berada di kawasan ring 1, menuntut Gubernur Jatim segera menetapkan tambahan upah berupa upah minimum sektoral. Pasalnya, kenaikan UMK di kawasan ring 1 yang ditetapkan sebesar Rp3,2 juta dianggap terlalu murah.

"Idealnya minimal Rp3,6 juta," kata Koordinator Gerakan Aksi Tolak Upah Murah Jawa Timur, A Jazuli. (BU/CS/DG/BB/AB/N-4)