Hari Kelahiran Pancasila, DHC BPK 45 Pematangsiantar : Pancasila Sebagai Dasar Negara Harus Ditanamkan Sejak Dini

Melihat kondisi geopolitik yang ada saat ini dimana pergeseran politik, ekonomi dan sosial dunia yang sangat memberi pengaruh pada kondisi negara - negara di dunia termasuk Indonesia sangat dibutuhkan penguatan berbangsa dan bernegara.

"Pancasila sebagai dasar negara kita, harus sejak dini ditanamkan pada bangsa secara konprehensif, tentunya pada pendidikan. Memang sudah ada pendidikan berkarakter, namun kita melihat hal ini masih kurang tegas, negara harus intervensi terkait penanaman berbangsa dan bernegara khususnya Pancasila dan UUD 45," kata Wakil Ketua Bidang Organisasi Dewan Harian Cabang Badan Pembudayaan Kejuaangan 45 Pematangsiantar Robert Tua Siregar kepada Media Indonesia, Minggu (1/6). 

Agar dapat memproteksi perkembangan global saat ini yang sangat terbuka bagi kehidupan berbangsa lanjut dia tentu perlu restorasi implementasi dasar negara. 

Baca juga : Pemahaman dan Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila dalam Keseharian Perlu Ditingkatkan

"Kita perlu belajar dari masa lalu, bagaimana intervensi negara untuk hal ini, bagi semua masyarakat Indonesia, bahkan menjadi salah satu syarat bagi aktivitas di negara ini. Karena NKRI sudah harga mati tentu dengan komitmen ini, sangat diperlukan pemahaman dan konsistensi kita bernegara untuk dapat mengikuti perkembangan global politik, ekonomi, sosial bahkan pengelolaan sumber daya alam kita," ujarnya. 

Sekretaris Dewan Harian Cabang Badan Pembudayaan Kejuangan 45 Kota Pematangsiantar Azhar Nasution menambahkan peringatan Hari Kelahiran Pancasila diharapkan menjadi momentum persatuan dan kebersamaan meski berbeda-beda agama. 

"Hari Kelahiran Pancasila harus tetap kita ingat, karena pada sila pertama termaktub Ketuhanan Yang Maha Esa. 
Kita sebagai umat beragama harus bersatu meski berbeda agama di Negara Republik Indonesia. Bersatu jita teguh bercerai kita runtuh, jangan mau kita dikotak - kotakan dan berlawanan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan dan muatan politik semata," kata Azhar. (H-1)