Posyandu Kalsel Dukung Kesiapsiagaan Bencana

TIM Pembina Pos Pelayanan Terpadu (Podyandu) Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menjalin sinergi dengan Badan Penangulangan Bencana Daerah (BPBD) guna membantu meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana di wilayah tersebut.

Salah satu strategi efektif  untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan menerapkan Enam Standar Pelayanan Minimal (SPM), dalam setiap kegiatan yang meliputi bidang  kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum (trantibumlinmas), dan bidang sosial.

Hal itu disampaikan Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kalsel, Bambang Dedi Mulyadi pada Apel Peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana (HKB) 2025 di Halaman Kantor BPBD Kalsel, Banjarbaru, Sabtu (26/4).

Baca juga : Fasli Jalal: GUPPI Siap Sinergi, Tegaskan Komitmen Pembaruan Pendidikan Islam

Bambang.mengungkapkan, BPBD Kalsel bersyukur menjadi salah satu SKPD pemangku Enam SPM Dasar di bidang keamanan, ketertiban dan perlindungan masyarakat. "Kolaborasi berbagai pihak selaras dengan makna Peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana tahun 2025,  di mana HKB menekankan pentingnya aksi bersama dalam meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana," terang Bambang.

Peringatan HKB juga  bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kesiapan seluruh elemen masyarakat dalam menghadapi potensi bencana di wilayah masing-masing, termasuk Kalsel.

Sebelumnya Ketua Tim Pembina Posyandu, Fathul Jannah Muhidin, saat rapat koordinasi program, Jumat (25/4) menaruh harapan besar agar SKPD Pamangku 6 SPM Pelayanan Posyandu, termasuk  BPBD Kalsel untuk berperan akrif membantu masyarakat sesuai tanggung jawab dan peran tugas.

Baca juga : Kadin dan Pemerintah Perlu Bersinergi untuk Kejar Pertumbuhan Ekonomi

Pasalnya, tugas utama BPBD Kalsel adalah harus aktif memberikan edukasi mitigasi dan simulasi kesiapsiagaan bencana di lapangan, dengan cara bekerja sama dengan semua stake holder dan Kabupaten/ Kota. Dalam apel serta simulasi alat kedaruratan bencana, Bambang juga menekankan pentingnya aksi dini menghadapi dampak perubahan musim hujan menuju kenarau .

Menurut Bambang, sesuai rilis BMKG RI, awal musim kemarau tahun 2025 telah mulai terjadi sejak April dan akan berlangsung secara bertahap di berbagai wilayah Indonesia. Kendati demikian, musim kemarau tahun 2025 diprediksi akan berlangsung lebih singkat dari biasanya. Sementara puncak musim kemarau akan terjadi pada Juni hingga Agustus 2025, dengan wilayah-wilayah seperti Jawa bagian tengah hingga timur, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, dan Maluku diperkirakan mengalami puncak kekeringan pada Agustus. (E-2)