Pemerintah Fokus pada Upaya Pemadaman

ADANYA perbedaan data dari unit pelaksana teknis (UPT) dan foto satelit terkait dengan besaran luas wilayah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak menjadi masalah serius. Pasalnya, fokus tim satuan tugas (satgas) karhutla saat ini lebih pada upaya pemadaman dan penanganan hukum.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar dan Sekretaris Jenderal LHK Bambang Hendroyono menyatakan hal itu saat dihubungi secara terpisah kemarin.

"Yang paling penting saat ini Kementerian LHK tengah mencari jumlah pasti luasan karhutla secara objektif dan akurat. Data dari UPT memang berbeda jauh jika dibandingkan dengan dari satelit. Sebabnya, UPT menggunakan metode groundcheck, sedangkan satelit teknologi tinggi," ujar Siti.

Menurutnya, kedua data itu tetap dapat dipakai sebagai acuan untuk melihat lokasi dan milik siapa lahan yang terbakar tersebut. Selain itu, kedua data bisa dipakai sebagai acuan untuk penegakan hukum.

Menteri LHK mengaku tetap mengapresiasi setiap data yang masuk sebagai bahan acuan investigasi yang tengah dilakukan pihaknya.

"Tidak perlu lagi kita lihat mana yang benar," tambah Siti.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalimantan Timur menetapkan Kabupaten Paser, Kutai Kartanegara, Berau, dan Kabupaten Kutai berstatus siaga 1 bencana asap.

Hingga saat ini, kata Kepala BPBD Kaltim Wahyu Widhi Heranata, sudah 100 ribu penduduk di empat daerah tersebut mengalami penyakit infeksi saluran pernapasan.

"Informasi dari Dinas Kesehatan Kaltim, masyarakat diminta mengurangi aktivitas di luar rumah dan menggunakan masker apabila keluar rumah. Adapun informasi dari dinas perkebunan, diduga ada perusahaan yang sengaja membakar lahan perkebunan," ujar Wahyu.

Di Balikpapan, Kepala Pos TNI Angkatan Laut Kampung Baru Letda (P)Rio Indra Jaya mengatakan pihaknya meningkatkan patroli pengawasan di sekitar perairan Teluk Balikpapan terutama jalur penyeberangan Balikpapan, setelah dalam sepekan terakhir ini kabut asap di daerah itu semakin pekat.