Calon Kepala Daerah di Jawa Barat Andalkan Relawan

Kebijakan Penambahan Rombel di Jabar Mulai Dirasakan Sekolah Swasta

Penambahan rombel ini, dilakukan karena terdapat sekitar 197.000 anak di Jabar yang berpotensi tidak melanjutkan atau putus sekolah.

Kolaborasi Lintas Sektoral Krusial untuk Eliminasi TBC di Jabar

Eliminasi TBC memerlukan kekompakan dan sinergi lintas sektor.

MPLS di Jabar Dilakukan Melalui Pendekatan Tematik Pancawaluya, Dedy: 385 Kelas Tingkat SMA Rombel 50 Siswa

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, mengungkapkan hanya ada 384 kelas sekolah tingkat SMA/SMK yang akan diisi rombongan belajar (rombel) 38 sampai 50 siswa dari 801 kelas.

Festival Kerukunan di Desa Pabuaran, Kerukunan bukan Proyek Elite

Festival Kerukunan di Desa Pabuaran, Kerukunan bukan Proyek Elite

Prakiraan Cuaca Jawa Barat Jumat, 11 Juli 2025: Bogor dan Sukabumi Waspada Hujan Lebat

Tetapi, dari 27 wilayah Jawa Barat hanya ada dua wilayah yang diprakirakan akan diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang terjadi pada siang hari.

338 Ribu Siswa Diterima di SMA, SMK dan SLB Negeri di Jabar

Sebanyak 338 ribuan siswa diterima di SMA, SMK dan SLB negeri se-Jawa Barat (Jabar) dalam sistem penerimaan murid baru (SPMB) tahap satu hingga dua.

Cak Imin Usul Pilkada tak Langsung, Golkar Sodorkan Dua Opsi

Golkar merespons usulan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin tentang pilkada tak langsung seperti gubernur ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat.

Cak Imin Tanggapi Usulan yang Minta Gibran Ngantor di IKN

Harus dipastikan ide tersebut apakah optimal atau tidak bagi IKN, pihaknya menunggu keputusan Presiden Prabowo Subianto. 

Prabowo Heran Hasil Negosiasi Tarif dengan Trump Dinyinyirin

Saat ini semua negara tengah melakukan negosiasi alot dengan Amerika Serikat. Semata-mata demi mendapatkan penurunan tarif impor.

NasDem Optimistis RUU Masyarakat Hukum Adat Bisa Disahkan di Era Presiden Prabowo

KETUA Komisi XIII DPR dari Fraksi Partai NasDem Willy Aditya optimistis Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat bisa disahkan di era pemerintahan Prabowo Subianto.

PKB Sebut MK tidak Hitung Dampak Pemisahan Pemilu

PKB menyebut Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menghitung banyaknya dampak atau implikasi terhadap pemerintahan dengan memutuskan pemilu nasional dan pemilu daerah dipisah. 

Legislator Ingatkan Pelaksanaan Putusan MK tak Menabrak Konstitusi

Pemilu serentak yang selama ini dikenal sebagai 'pemilu lima kotak' tidak lagi berlaku.

Jangan Biarkan Sekolah Dasar Negeri Sekarat!

Penulisan Sejarah untuk Kepentingan Bangsa dan Pendidikan

Perundungan masih Menghantui Anak Indonesia

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia